2. Daftarkan seluruh buruh kebun (tetap, musiman, dan harian lepas) ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan (JKK, JKM, JHT) dan BPJS Kesehatan dalam waktu maksimal 2 bulan. Biaya pendaftaran awal ditanggung perusahaan, bukan dipotong dari upah pekerja.
3. Pemerintah Kabupaten Lebong dan BPN RI harus mengumumkan status legalitas tanah PT IAM secara terbuka. Jika tidak memiliki HGU yang sah, tanah dikembalikan ke negara atau masyarakat adat, dan perusahaan diwajibkan mengurus perizinan ulang dari nol.
Penutup: May Day 2026, Bukan Sekadar Pawai, Tapi Pemutusan Rantai Eksploitasi
Peringatan Hari Buruh 2026 bukanlah seremoni kosong. Ini adalah lonceng peringatan untuk seluruh aparat dan pemangku kebijakan di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dan seluruh Indonesia. Jika serikat buruh di kota hanya berteriak tentang outsourcing, maka di desa kami berteriak tentang “outsourcing kehidupan”—yaitu ketika perusahaan menyerahkan risiko kematian dan kelaparan sepenuhnya kepada pekerja, sementara mereka menikmati kopi spesialti yang diekspor ke Eropa.
Selamat May Day. Tuntaskan diskriminasi upah di perkebunan! Berikan BPJS untuk seluruh pekerja! Biarkan suara teriakan dari Mangkurajo mengguncang gedung DPRD Lebong, menggema di tembok Istana Negara, dan memecah keheningan para menteri yang duduk nyaman di Jakarta!
Keadilan untuk Buruh Indonesia, dari kota sampai desa. Dari pabrik rokok sampai kebun kopi. Sekarang. Bukan besok. Bukan tahun depan.
*Bersatu, kawan! Fight for the living, not just remember the dead. *
(Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik pegiat Advokasi HAM dan Lingkungan Hidup, Ketua Perkumpulan PAMAL)
Komentar