Oleh: Bdikar Anumtiko
Sejarah kepemimpinan Indonesia tidak pernah lepas dari gerakan kepemudaan. Pada masa Orde Lama, tekanan politik melahirkan gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Mereka menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA): bubarkan PKI, rombak Kabinet Dwikora, dan turunkan harga barang. Tuntutan ini menjadi awal runtuhnya Orde Lama. Kekuasaan pun beralih dari Presiden Soekarno ke Soeharto.
Namun, pergantian rezim itu justru melahirkan otoritarianisme baru. Kondisi ini memicu gerakan mahasiswa yang jauh lebih besar untuk menjaga demokrasi. Puncaknya dikenal sebagai Reformasi 1998. Gerakan ini berhasil memaksa Presiden Soeharto mundur dari kekuasaan. Sebagian tuntutan memang belum tercapai. Meski begitu, runtuhnya Orde Baru menandai lahirnya era transisi demokrasi di Indonesia.
Awal era Reformasi ditandai amandemen UUD 1945 yang memperkuat sistem konstitusi. Inilah kemenangan penting generasi saat itu dalam mengokohkan pilar demokrasi. Hasil amandemen tersebut kini menjadi cetak biru sekaligus tolok ukur bagi gerakan mahasiswa masa kini.
Sayangnya, situasi politik pasca-Pemilu menimbulkan polemik baru. Pemilu itu dimenangkan pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kepemimpinan ini semula diharapkan membawa stabilitas. Sebagian kalangan justru menilai sebaliknya. Mereka melihat institusi negara melemah dan demokrasi yang dicita-citakan sejak 1998 kini terancam. Ironisnya, generasi yang dahulu memimpin lahirnya Reformasi kini dianggap ikut melumpuhkan demokrasi itu sendiri.
Pemerintah hari ini tidak sekadar abai. Mereka justru melakukan sabotase sistemis terhadap hajat hidup rakyat lewat kebijakan yang lacur. Korupsi, kolusi, dan nepotisme kembali mencengkeram institusi negara. Praktik ini mengkhianati semangat Reformasi sampai ke akarnya. Rezim ini sadar sedang mereplikasi tirani lama yang dulu ditumbangkan oleh darah para pendahulu kita. Ini bukan lagi kemunduran. Ini pengkhianatan terbuka terhadap sejarah.
Komentar