Tuduhan ini bukan tuduhan kosong. Bukti pertama ada di dapur rakyat. Nilai tukar rupiah terus melemah. Harga bahan bakar minyak naik di saat daya beli menipis. Pada waktu yang sama, pemerintah memaksakan program ambisius seperti Makan Bergizi Gratis yang menggerus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Program yang dijual sebagai solusi gizi rakyat itu malah menjelma ladang korupsi baru. Pejabat di badan pelaksananya terseret menjadi tersangka. Inilah wajah pengelolaan negara yang menaruh ambisi politik di atas perut rakyat.
Bukti kedua jauh lebih berbahaya karena menyerang jantung konstitusi. Pada 20 Maret 2025, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang TNI. Aturan baru ini membuka pintu bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil. Akademisi dan organisasi masyarakat sipil menyebutnya dwifungsi gaya baru. Ini bukan kekhawatiran yang dibesar-besarkan. Ini pembalikan arah dari salah satu agenda inti Reformasi 1998, yaitu penghapusan dwifungsi ABRI dan penegakan supremasi sipil. Ketika garis antara fungsi militer dan urusan sipil sengaja dikaburkan, demokrasi konstitusional kehilangan fondasinya. Di sinilah alat pertahanan negara perlahan berubah menjadi alat kuasa atas warga.
Pola ini bukan kebetulan. Ilmu politik menamainya kemunduran demokrasi atau democratic backsliding.
Demokrasi modern jarang mati lewat kudeta militer dalam satu malam. Ia mati perlahan di tangan penguasa yang justru lahir dari pemilu. Mereka merebut kekuasaan secara sah, lalu menggerogoti satu per satu pagar pembatasnya: independensi lembaga negara, kebebasan sipil, dan kontrol sipil atas militer. Levitsky dan Ziblatt menyebut proses ini sebagai matinya demokrasi dari dalam. Indonesia sedang menapaki jalan yang sama. Kemenangan di kotak suara dipakai untuk memusatkan kuasa, bukan untuk menunaikan mandat rakyat.
Komentar