Dengan suara serak Prabowo memaparkan target makro ekonomi yang dalam perhitungan sederhananya adalah sebagai bentuk dari model manifesto politik ekonomi. Ya, dalam hal ini dia sedang memproklamirkan manifesto politik “Jalan Ketiga” versi rezim “Bergizi Gratis” melalui sebuah pernyataan yang cukup radikal mengenai paradok pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Prabowo secara terbuka mempersoalkan penyimpangan struktur ekonomi nasional, di mana angka pertumbuhan makro diklaim melonjak hingga 35 persen namun populasi kelas menengah justru merosot dan angka kemiskinan merangkak naik. Apa yang sedang dilakukan oleh Prabowo saat membedah luka ketimpangan ekonomi yang persis seperti yang diperingatkan oleh Giddens?
Bagi Giddens, fundamentalisme pasar bebas selalu gagal menjaga kohesi sosial karena wataknya yang abai terhadap distribusi kesejahteraan. Ini mungkin yang jadi basis argumen Prabowo dalam menangkap kegagalan sistemik itu dan menerjemahkannya ke dalam bahasa pragmatisme politik domestik, menegaskan bahwa model ekonomi yang membiarkan yang kaya menjadi sekaya-kayanya sementara yang miskin disalahkan atas kemiskinannya sendiri adalah pengkhianatan terhadap falsafah Pancasila.
The Third Way Giddens adalah posisi kompromis. Suatu pendekatan politik pragmatis yang menolak melompat ke kutub kiri ( Sosialisme) dengan melakukan nasionalisasi massal seperti yang kita pahami dalam pendekatan negara-negara sosialis. Narasi yang dibangun oleh Prabowo kemarin justru mengambil jalan sintesis yang menjadi inti dari Jalan Ketiga. Manifestasi dari semua argumen Prabowo dengan melakukan pendekatan Giddensian ini pada kebijakan mengenai pembentukan Badan Pengelola Ekspor Sumber Daya Alam. Dengan mewajibkan komoditas strategis seperti kelapa sawit, batu bara, dan produk paduan besi dijual melalui BUMN sebagai pengekspor tunggal.
Komentar