Oleh : Ronald Reagen
Kira-kira tahun 2008, kalau tidak salah waktu itu saya masih semester 8. Di beberapa kelompok diskusi kita sering memperdebatkan pendekatan Anthony Giddens melalui The Third Way. Yang waktu itu kita anggap bukanlah sinthesa dari pertarungan dua ideologi ekonomi politik yakni Kapitalisme Vs Sosialism. Apakah yang kita pahami waktu itu bahwa pendekatan Giddens adalah lipstik dari kegagalan kapitalisme ( berubah m3enjadi Neoliberalisme) dalam menutup kegagalannya. Misalnya kita lihat di era New Labour Tony Blair di Inggris yang gagal melakukan redistribusi kekayaan kepada klass pekerja. Sehingga berdampak pada semakin melebarnya kesenjangan ekonomi. ( Untuk bacaan lebih lanjut saya sarankan pembaca untuk mensearch era New Labour Tony Blair). Lalu apa sebenarnya yang menjadi perdebatan waktu itu, sehingga kita berani mengambil kesimpulan bahwa pendekatan Giddens adalah sekedar lipstik dari Neoliberalisme?
Pada penjelasan panjang dibawah ini saya coba kembali mengangkat hasil diskusi tersebut dengan mengkomparasikan dengan Pidato Prabowo pada Sidang Paripurna DPR 20 mei 2026 beberapa hari yang lalu, yang kita lihat arahnya hampir sama dengan apa yang telah dilakukan oleh Era New Labour Tony Blair.
Mari kita masuk kedalam basis teorinya. Anthony Giddens dalam The Third Way: Pembaruan Demokrasi Sosial mengajukan sebuah tesis radikal bahwa politik modern harus berani keluar dari dikotomi kaku yang mengekang arah peradaban: tunduk pasrah pada keliaran kapitalisme pasar bebas (neoliberalisme), atau terjebak dalam sentralisme negara yang kaku dan tidak efisien (sosialisme klasik). Lanjut Giddens menegaskan bahwa tugas mendesak dari negara-bangsa kontemporer adalah menjinakkan dinamisme pasar global tanpa harus mematikannya, seraya merekonstruksi jaring pengaman sosial bukan sebagai santunan kemiskinan yang pasif, melainkan sebagai investasi aktif pada kapasitas manusia ( sesuatu yang terkesan sangat meritokratik). Premis inilah yang menurut saya menjadi roh utama dalam pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan Sidang Paripurna DPR RI tersebut
Komentar