Padahal, dalam kacamata psikokrasi, ini adalah cara untuk menutupi ketidakmampuan. Masyarakat di Sumatra Barat yang terisolasi karena longsor, atau warga Aceh yang terendam lumpur pasca banjir dan masyarakat Indonesia secara umum, dipaksa mengonsumsi konten media sosial pemerintah yang penuh dengan foto-foto seremonial peninjauan bencana. Kita boleh menghitung sudah berapa kali Prabowo masuk ke daerah bencana? Selain omong besar stabilitas, apalagi yang dia bicarakan? Yang dipertahankan di sini bukan efektivitas respons, melainkan kontinuitas citra. Agar narasi Negara tampil dan hadir. Sebuah tragedi dokumentasi yang memalukan.
Mari kita konfirmasi ulang. Bukankan penanganan bencana di tiga provinsi di Sumatera adalah skenario Culva. Maka jika ada Fenomena “memutihkan” kekuasaan di Aceh melalui pengibaran bendera putih sebenarnya adalah sebuah pembangkangan eksistensial yang rasional. Masyarakat tidak lagi melihat negara sebagai pelindung, melainkan sebagai beban yang mengganggu putaran hidup. Aceh semakin menunjukkan lapisan pembangkangan. Kita lihat bagaimana Aceh menampar muka pemerintah pusat dengan meminta bantuan langsung ke lembaga dunia atau menerima bantuan dari luar negeri. Ini seolah-olah mereka sedang menunjukkan bahwa mereka sanggup menjadi Player bagi kaset mereka sendiri.
Tragedy Psikokrasi di Sumatra hari ini adalah model atau laboratorium psikokrasi yang sedang bekerja memperlihatkan wajanya, mulai dari Ego pusat yang mendesak walikota medan yang menolak bantuan eksternal adalah manifestasi psikokrasi yang akut — di mana menjaga gengsi kekuasaan dianggap penting ketimbang kebutuhan korban bencana ekologis. Belum lagi pra bencana, memungkinkan adanya pembiaran terhadap kerusakan lingkungan di hulu yang memicu banjir bandang. Ketika terjadi bencana dalam desain opini awalnya diarahkan sebagai bencana alam murni. Tentu Ini sebagai upaya manipulasi psikologis agar rakyat tidak menuntut pertanggungjawaban kebijakan tata ruang yang berantakan.
Komentar