Yang membuat kondisi ini berbahaya bukan hanya kebijakan yang keliru, melainkan normalisasi cara berpikirnya, atau kebohongan tanpa malu didepan publik. kekuasaan seolah-olah memaksa publik untuk meragukan pengalaman pengetahuan dan pengalamannya sendiri atas informasi bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar. Bayangkan penuh dengan omong kosong seorang Menteri Bahlila berani menjajikan listrik akan normal. Walaupun dalam hitungan akal sehat, membuat kondisi normal ditengah daerah pasca bencana adalah sesuatu yang mendekati mustahil. Atau Menteri Tito Karnavian yang membuat pernyataan bahwa bantuan dari warga Malaysia tidak sebanding dengan apa yang pemerintah Indonesia lakukanlah. Kita tidak habis pikir kenapa sandiwara politik yang konyol seperti ini tetap dipertontonkan? Apakah para Psikokrat ini menganggap publik Indonesia begitu bodoh? Tapi memang seperti ini model psikokrasi bekerja, dia akan konsisten membangun citra dalam kondisi apapun.
Secara historis, benih teori Psikokrasi tumbuh dari kegelisahan para pemikir pasca-era Pencerahan yang menyadari bahwa rasionalitas manusia sering kali hanyalah hamba dari dorongan bawah sadar yang gelap. Sebagai benturan, ide Demokrasi yang kita pahami adalahadalah kekuasaan rakyat, dan Epistokrasi — sebagaimana diusung Al-Ghazali dalam Nasihat al-Muluk atau Jason Brennan dalam Against Democracy (2016). Tentu kebaikannya berupa kekuasaan si cerdik. Tapi dalam terminologi Psikokrasi, Kekuasaan adalah kondisi di mana sistem politik didominasi oleh individu dengan struktur kepribadian yang narsistik, sosiopat, atau patologis. Tokoh seperti Andrzej Łobaczewski dalam bukunya Political Ponerology (2006) menjelaskan bagaimana individu dengan gangguan psikopatologi merayap naik ke tampuk kekuasaan dan mengubah tatanan negara menjadi sistem yang tidak manusiawi demi memuaskan kebutuhan psikis mereka sendiri.
Komentar