Catatan selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah; bahwa, psikokrasi tidak bergantung pada satu figur tunggal. Ia bertahan karena menemukan rumahnya dalam institusi, prosedur, dan mekanisme negara yang memungkinkan manipulasi berlangsung tanpa harus selalu tampak represif. Kekuasaan tidak lagi perlu membungkam kritik secara kasar; cukup dengan mengaburkannya melalui bahasa teknis dan legitimasi administratif. Ini seperti kebiasaan yang sedang dilakukan oleh rezim Prabowo sekarang.
Tapi, jauh sebelum era sekarang, peringatan awal tentang bahaya para Psikokrat ini telah ditulis oleh Mordecai Roshwald, seorang profesor dan penulis asal Amerika Serikat yang dikenal lewat novel distopianya Level 7.Sejak tahun 1950-an dia telah mengingatkan adanya pergeseran berbahaya dari demokrasi menuju psikokrasi. Dalam visinya “Pemimpin masa depan tidak lagi dipilih karena kebijaksanaan atau kapasitas berpikirnya, melainkan karena kemampuan mereka — atau konsultan di sekeliling mereka — dalam mengelola psikologi massa melalui media, yang pada masanya berupa radio dan televisi. Apa yang dibayangkan oleh Roshwald hari ini telah terjadi, Peringatan yang dia tulis didalam novelnya bukan ramalan fiksi, melainkan diagnosis awal tentang bagaimana kekuasaan modern mulai bekerja melalui persepsi, bukan realitas.
Oleh karena itu, ditangan para Psikokrat, bencana ekologis menjadi arena pertandingan citra tanpa nurani. Demi mengelola “persepsi publik” daripada mengelola “logistik bencana.” Maka ada Penolakan bantuan oleh otoritas lokal, karena ditegur oleh pemerintah pusat(seperti di kota Medan) dengan dalih “satu pintu” atau “prosedur” dan belum ada kebijakan menerima bantuan dari negara luar. Akhirnya logistik yang telah dibagikan terpaksa harus ditarik kembali. Bagaimana kita membaca hal seperti ini? Dem ketertiban administratif kebijakan kah? Atau lagi-lagi demi kontrol narasi agar pemerintah tetap terlihat sebagai satu-satunya pahlawan?
Komentar