Sementara badai skandal melanda dengan dahsyat, Bupati Lebong justru kerap terlihat asyik dalam kegiatan seremonial dan pencitraan. Dengan senyum puas, ia menerima piagam penghargaan atas prestasi yang terkesan “fatamorgana”—indah dari jauh namun hampa di dekat, tidak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga yang sesungguhnya. Kesibukannya mengunjungi Danau Tujuh Warna seolah menjadi pelarian sementara dari masalah akut yang mendera, seakan-akan objek wisata yang memesona itu bisa mengangkat Lebong ke menara gading pujian nasional dan menutupi lubang defisit anggaran yang menganga. Padahal, perjalanan untuk menjemput piagam penghargaan itu sendiri menghabiskan uang daerah yang mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah—sebuah pengeluaran yang patut dipertanyakan di tengah kesulitan keuangan.
Sudah saatnya, bahkan telah sangat mendesak, bagi Sang Bupati untuk memandang Lebong melalui kaca mata hukum dan ekonomi yang jernih, berani, dan tanpa ilusi. Ia harus membuka mata lebar-lebar terhadap maraknya material ilegal di proyek APBD/APBN, penggunaan dan penjualan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa izin, serta praktik jual-beli emas hasil Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang secara nyata merugikan masyarakat, merusak lingkungan, dan menggerogoti pendapatan negara—semua itu diduga kuat terlindungi oleh oknum penegak hukum daerah. Bupati harus berbuat nyata, melangkah tegas, bukan sekadar retorika di atas panggung. Tak perlu banyak “cuap-cuap” dan menuntut loyalitas atau penghormatan buta, jika kinerja sendiri masih berjalan di tempat, bahkan terperosok dalam kubangan masalah lama.
Komentar