Oleh: Ronald Reagen
Ada satu kegelisahan yang sulit disangkal dalam praktik kekuasaan hari ini: politik tidak lagi bekerja terutama melalui hukum dan kebijakan yang etis dan masuk akal, melainkan melalui pengelolaan emosi, persepsi, dan citra melalui pidato atau pernyataan didepan media yang mementingkan nasionalisme elit serta heroisme palsu. Kita saksikan saat kekuasaan bergerak di wilayah batin, membangun narasi di ruang publik tanpa rasa malu, mengemas kegagalan agar dapat diterima sebagai keberhasilan simbolik. Ini memungkinkan kita untuk melihat politik perlahan berubah dari arena pertanggungjawaban menjadi panggung psikologis.
Siapa yang tidak gelisah saat mendengar pidato Prabowo di sidang kabinet Paripurna tempo hari? Ada nilai dan semangat yang coba ditonjolkan, namun justru memicu kengerian saat kita mencoba membayangkan masa depan rakyat Indonesia lima tahun ke depan. Di sana, pernyataan paradoks tentang kebijakan sawitisasi dataran Papua di depan kepala daerah Papua masih menjadi testament politik yang dipaksakan demi jargon swasembada energi dan pangan. Ini adalah sesuatu yang mengecewakan sekaligus memancing rasa muak; kita tahu betul bahwa deforestasi skala masif oleh perkebunan dan pertambangan lah yang telah menenggelamkan tiga provinsi di Sumatera. Seperti kuda tua, Prabowo meringkik tentang penanganan bencana ekologis di Sumatera yang diklaim telah terkendali — upaya kasar dan ngotot demi melawan narasi publik dan perasaan korban yang sedang menahan lapar di balik timbunan lumpur pasca banjir. Saya pribadi melihat, kekuasaan hari ini sedang berada di tangan orang-orang yang menormalisasi bencana ekologis sekaligus bencana kemanusiaan dengan bahasa pembangunan dan penanggulangan bencana yang penuh dengan paradoks, baik secara kebijakan maupun perbuatan. Ini pula yang jadi alasan pembenar dari kecurigaan kita bahwa kekuasaan hari ini sedang berada ditangan para Psikokrat.
Komentar