Namun, untuk kasus PLTP Hululais, sumber-sumber lain menyebutkan bahwa PLN mulai menunjukkan keseriusan. Dalam dokumen strategis PGEO disebut bahwa PLN telah menjalankan proses pra-kualifikasi untuk memulai pekerjaan EPCC (Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning). Target Commercial Operation Date (COD) proyek ini diproyeksikan pada akhir 2027 atau memasuki 2028.
Data lain dari situs gem.wiki menyebutkan proyek ini masih dalam tahap pra-konstruksi dengan kapasitas 55 MW per unit. Sementara itu, Kepala Daerah setempat dan jajaran PLN dalam berbagai kesempatan terus menyatakan komitmen untuk mengakselerasi pembangunan.
Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, baru-baru ini bahkan menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung aspirasi Pemkab Lebong terkait percepatan proyek ini, termasuk penyelesaian kendala teknis proses turbin oleh PLN agar proyek tidak terus mengalami penundaan.
“DPD RI siap menjembatani dan mengawal agar usulan ini segera direalisasikan,” tegas Sultan dalam pertemuan di Kantor DPD RI pada 14 April 2026.
Pertanyaan yang Masih Menggantung
Meskipun ada angin segar berupa target COD 2027–2028 dan pernyataan dukungan dari berbagai pihak, keraguan di tengah masyarakat tetap tinggi. Sebab, pengalaman pahit mangkrak sejak 2018 mengajarkan bahwa janji tanpa kepastian hukum dan eksekusi nyata di lapangan hanyalah ilusi.
Pertanyaan kritis yang diajukan Rama Candra masih menggantung: Dalam bentuk apa jaminan kepastian bahwa PLN benar-benar serius? Jaminan seperti apa yang dapat dipertanggungjawabkan dan dijadikan pegangan kuat bagi Pemkab Lebong untuk selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat bahwa proyek ini benar-benar akan berjalan dan tidak akan mangkrak lagi?
Publik Lebong tidak hanya butuh janji manis tentang turbin yang akan masuk tahun 2029 atau target COD 2027. Mereka butuh dokumen hukum yang mengikat, butuh timeline yang jelas dengan milestone yang terukur, serta butuh komitmen dari PLN yang dibarengi dengan sanksi tegas jika terjadi penundaan lagi.
Komentar