Kasus PPPK dan PDAM hanyalah puncak gunung es. PAMAL menyoroti setidaknya enam perkara besar yang masih menggantung di meja penyidik Kejari. Mulai dari SPJ fiktif Dinas PUPR-Hub, dugaan korupsi di Dharma Wanita Persatuan tahun 2019, hingga penyalahgunaan mobil dinas dan aset daerah.
Dimanja, Tapi Lembab
Ada ironi yang tak terbantahkan. Kejari Lebong selama ini sangat dimanjakan di Bumi Swarang Patang Stumang. Hampir setiap tahun mendapat hibah dari Pemkab Lebong. Bahkan di tengah keterbatasan anggaran, pada tahun 2026 saja Pemkab Lebong tetap menggelontorkan hibah Rp3 miliar untuk instansi vertikal, dengan Kejari Lebong mendapat porsi Rp1,5 miliar.
Fasilitas yang diberikan juga luar biasa. Mulai dari pinjaman mobil dinas mewah, pembangunan mess Kejari dengan alokasi dana Rp1,4 miliar, hingga fasilitas gedung tenis indoor Kejari yang megah. Lapangan tenis indoor tersebut bahkan disebut-sebut sebagai salah satu fasilitas yang dibangun dengan dana hibah APBD untuk “meningkatkan pelayanan”.
Pertanyaannya: sebandingkah fasilitas mewah itu dengan kinerja penegakan hukum?
Kasus-kasus besar mangkrak bertahun-tahun. Laporan masyarakat bertele-tele tanpa kejelasan. Aktivis PAMAL dengan gamblang menyebut penegakan hukum di Lebong terkesan penuh “drama” dan “tebang pilih”. Bukan tanpa alasan—dari enam kasus yang mereka sorot, hanya dua yang menunjukkan progres, sisanya jalan di tempat.
Masyarakat Lebong tidak bodoh. Mereka tahu betul bahwa fasilitas mewah yang diberikan bukanlah hadiah cuma-cuma dan kalau mau di kaji secara mendalam secara aturan apakah pantas Instansi Vertikal mendapat asupan nutrisi dari daerah ?. Ada harapan besar di balik setiap rupiah hibah yang digelontorkan, harapan bahwa Kejari Lebong akan bekerja maksimal, bukan sekadar menikmati fasilitas dan meninggalkan pekerjaan rumah yang menggunung.
Jangan Biarkan Fasilitas Menjadi Perisai
Inilah peringatan keras yang harus didengar oleh pimpinan baru Kejari Lebong: jangan sampai hibah dan fasilitas mewah itu menjadi perisai pelemahan penegakan hukum.
Komentar