Firtson dari Prisma Research & Strategy juga mengingatkan bahwa tingginya kepercayaan masyarakat terhadap gubernur perlu diikuti dengan penguatan tata kelola pemerintahan hingga ke tingkat pelayanan teknis.
Antara Janji dan Realita
Arapik juga menyoroti jargon “Bantu Rakyat” yang menjadi andalan Helmi Hasan-Mian saat kampanye Pilkada 2024 mulai diwujudkan melalui berbagai program. Program satu desa satu ambulans, misalnya, telah direalisasikan dengan mendatangkan 130 ambulans.
Helmi juga mengungkapkan dukungan pemerintah pusat melalui APBN untuk Provinsi Bengkulu mencapai lebih dari Rp 2 triliun, mencakup sektor pendidikan, pertanian, dan infrastruktur. Di sektor pendidikan, Bengkulu mendapatkan dua program Sekolah Rakyat dan satu Sekolah Garuda dengan total hampir Rp 1 triliun.
Namun, janji-janji lain seperti pembebasan pajak kendaraan bermotor dan SPP gratis masih terus ditagih publik. Kebijakan Helmi Hasan yang dinilai kontroversial, seperti penerapan opsen pajak, justru memicu gelombang protes dari mahasiswa dan aktivis yang menilai kebijakan tersebut tidak pro rakyat.
“Ini menjadi salah satu contoh. Di sisi lain, kebijakan Helmi Hasan yang dinilai kontroversial justru memicu gelombang protes dari mahasiswa dan aktivis. Di level masyarakat aktivis mahasiswa, program itu tidak pro rakyat. Sisi-sisi di level lain, itu menguntungkan,” jelas Rapik, panggilan akrabnya.
Di tengah pusaran kontroversi, angka kepuasan 81,2 persen menjadi penanda bahwa sebagian besar masyarakat Bengkulu masih memberikan kepercayaan kepada Helmi Hasan. Namun, gelombang kritik dan tuntutan hukum yang terus bergulir menunjukkan bahwa jalan kepemimpinannya masih panjang dan penuh tantangan.
“Kita mesti bijak menilai. Gerakan para aktivis mahasiswa kita dukung dan sangat perlu sebagai pengontrol dan dijamin undang-undang. Satu sisi lain, dengan hasil survei itu kita hormati. Mungkin level masyarakat lain puas dengan kinerja pemerintahan Helmi Hasan. Semuanya saya yakin untuk kemaslahatan masyarakat Bengkulu tanpa embel-embel politik di belakangnya, dan penegakan hukum di Bengkulu ini harus tegas tanpa pandang bulu” pungkas Arapik.
Komentar