Bengkulu Hukum Nasional Pemerintahan Politik
Beranda » Kontroversi dan Kepuasan 81,2% di Balik Kepemimpinan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan

Kontroversi dan Kepuasan 81,2% di Balik Kepemimpinan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan

Di tengah badai kritik dan tekanan hukum, hasil survei Prisma Research & Strategy justru menunjukkan gambaran yang kontras. Survei yang dilakukan di seluruh kecamatan di Provinsi Bengkulu pada 22 Juni hingga 2 Juli 2026 dengan melibatkan 810 responden mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Helmi Hasan mencapai 81,2 persen.

Direktur Riset Prisma Research & Strategy, Firtson, mengatakan tingginya kepuasan itu didorong oleh penilaian positif terhadap pembangunan infrastruktur jalan, layanan ambulans gratis, serta perbaikan sarana kesehatan.

Beberapa temuan menarik dari survei tersebut:

· Aspek ketertiban dan keamanan lingkungan menjadi sektor dengan tingkat kepuasan tertinggi: 85,8 persen

· Jangkauan jaringan telekomunikasi: 76,8 persen

DNA Tak Bisa Dusta, Kakak Kandung Korban Jadi Tersangka

· Keandalan pasokan listrik: 73,3 persen

· Kualitas fasilitas kesehatan dan RSUD: 71,8 persen

· Fasilitas pendidikan: 71,3 persen

Dengan angka tersebut, Helmi Hasan masuk dalam jajaran 10 besar gubernur dengan penilaian kinerja terbaik secara nasional berdasarkan agregasi survei Prisma.

Namun, survei juga mencatat sejumlah pekerjaan rumah. Sebanyak 31,6 persen responden menilai perlindungan lingkungan hidup dalam kebijakan investasi dan pertambangan masih belum memadai. Persoalan lapangan kerja juga menjadi sorotan, dengan 29,2 persen responden menyatakan kurang puas terhadap penyediaan dan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.

Sekda Lebong Pimpin Rapat TGR, Rp1,81 Miliar Belum Kembali

Arapik, Aktivis Senior Bengkulu, Mantan Anggota KPUD Rejang Lebong

“Pro dan Kontra adalah Hal Wajar”

Menanggapi dinamika yang kontras ini, Arapik Aktivis Senior Bengkulu, salah satu pengamat kebijakan publik Provinsi Bengkulu, menilai bahwa dalam setiap pemerintahan pasti ada pro dan kontra.

“Kita adalah masyarakat majemuk dengan berbagai macam latar belakang profesi. Pemerintahan tidak mungkin memuaskan semua pihak. Ada kalangan tertentu yang tidak puas, dan ada kalangan lain yang puas, bahkan sangat puas,” jelasnya.

Arapik menambahkan bahwa tingkat kepuasan perlu dipahami secara objektif, di level masyarakat mana angka kepuasan itu berada. “Kita harus objektif dalam memahami semua ini,” tegasnya.

Tiga Kandidat Bersaing Ketat Kursi Inspektur Lebong
<< 1 2 3 4 5 >>

Laman: 1 2 3 4 5

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement