Bengkulu, dipatriot.com — Di satu sisi, gelombang kritik dan demonstrasi terus menghantam. Namanya terseret dalam pusaran persidangan korupsi dengan kesaksian mantan ajudan dan sopirnya sendiri. Namun di sisi lain, lembaga survei Prisma Research & Strategy justru merilis angka kepuasan publik yang mencengangkan: 81,2 persen warga Bengkulu puas dengan kinerja Gubernur Helmi Hasan.
Kontradiksi ini menjadi potret paling menarik dari kepemimpinan pria kelahiran Lampung, 29 November 1979, yang merupakan adik kandung Ketua Umum PAN sekaligus mantan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Sebelum menjadi gubernur, Helmi telah menjabat Wali Kota Bengkulu selama dua periode (2013–2018 dan 2018–2023). Kini, di kursi gubernur periode 2025–2030, ia menghadapi dinamika yang tak kalah sengit.
Gelombang Kritik dan Aksi Massa
Sejak dilantik, Helmi Hasan tak luput dari sorotan tajam. Serangan tidak hanya datang dalam bentuk sindiran di media sosial, tetapi juga aksi nyata pengerahan massa.
Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) menjadi salah satu yang paling vokal. Pada 3 Agustus 2026, mereka menggelar unjuk rasa di tiga titik sekaligus: Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, dan Kantor Gubernur Bengkulu. Ratusan massa dari berbagai kabupaten dan kota turut serta. Dalam orasinya, FABB meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan keterlibatan Helmi Hasan dalam perkara korupsi THL PDAM Kota Bengkulu.
Tak hanya FABB, mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bumi Rafflesia (GEMBIRA) juga menggelar aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu. Mereka menuntut penurunan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dinilai semakin membebani masyarakat. Tagline pemerintah “Bantu Rakyat” terasa kosong, kata para aktivis, jika di lapangan rakyat justru dibebani pajak yang mencekik.
Komentar