Di tengah hiruk-pikuk janji pembangunan dan modernisasi, Kabupaten Lebong justru disergap oleh sebuah ironi pahit yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata.
Dua persoalan mendasar—krisis air bersih PDAM dan pemadaman lampu jalan yang masif—menjadi bukti nyata betapa layanan publik di daerah ini sedang berada dalam kondisi kritis. Yang lebih memilukan, masyarakat justru dibebani dengan tarif pajak yang terus ditarik, sementara imbal baliknya hampir tidak terasa.
Air Minum yang Tak Lagi Menyejukkan, Malah Bikin Gerah.
PDAM, yang seharusnya menjadi penopang utama kebutuhan air bersih warga, justru berubah menjadi sumber frustrasi.
Keluhan warga terus bermunculan: air keruh, tekanan lemah, bahkan yang paling parah—sama sekali tidak mengalir berhari-hari. Bukan sekadar gangguan kecil, ini adalah persoalan hidup-mati.
Keluarga terpaksa mengandalkan air sungai yang sudah tercemar atau membeli air galon dengan harga yang semakin memberatkan.
Di mana tanggung jawab Pemerintah Daerah ?
Yang membuat hati semakin geram, tagihan PDAM tetap datang tepat waktu. Warga dipaksa membayar untuk layanan yang nyaris tidak mereka terima. Ini bukan sekadar ketidakefisienan, melainkan bentuk pengabaian terhadap hak dasar rakyat.
Pajak Jalan Terang, Tapi Jalan Justru Gelap Gulita
Persoalan lain yang tak kalah menyakitkan adalah fenomena pemadaman lampu jalan (penerangan jalan umum/PJU) di hampir seluruh wilayah Lebong.
Hanya beberapa titik tertentu yang masih menyala, seolah menjadi simbol diskriminasi layanan. Jalan-jalan utama—apalagi yang di pelosok—diselimuti kegelapan, meningkatkan risiko kecelakaan dan kriminalitas.
Inilah ironi paling tajam: **pajak penerangan jalan umum (PPJU) terus ditarik dari rekening listrik warga**, tetapi uang rakyat itu seolah menguap begitu saja.
Masyarakat membayar untuk penerangan, tetapi yang mereka dapatkan adalah kegelapan.
Pertanyaannya: ke mana larinya dana pajak yang sudah dipungut paksa itu? Apakah digunakan untuk membiayai lampu jalan, atau justru untuk hal-hal lain yang tidak jelas pertanggungjawabannya?
Pemerintah Daerah: Tidur Nyenyak di Atas Penderitaan Rakyat?
Di balik semua keluhan ini, peran pemerintah daerah patut dipertanyakan. Apakah mereka benar-benar tidak tahu, atau pura-pura tidak peduli? Krisis air dan gelapnya jalan-jalan di Lebong bukanlah masalah baru.
Sudah bertahun-tahun warga mengeluh, tetapi seolah hanya menjadi suara yang tenggelam dalam ruang kosong kekuasaan.
Jika pemerintah serius ingin memajukan Lebong, langkah pertama adalah mendengar jeritan warganya.
Stop janji-janji manis tanpa realisasi. Stop menarik pajak jika layanannya tidak diberikan.
Transparansi penggunaan anggaran untuk PJU dan perbaikan infrastruktur PDAM harus menjadi prioritas.
Masyarakat Bukan ATM Berjalan
Warga Lebong bukan mesin pembayar pajak yang bisa terus dieksploitasi tanpa imbal balik.
Mereka adalah manusia yang membutuhkan layanan dasar yang layak: air bersih dan keamanan jalan. Pajak yang ditarik harus sebanding dengan pelayanan yang diberikan.
Jika tidak, itu bukan lagi pajak, melainkan pemerasan terselubung.
Sudah waktunya pemerintah membuka mata, membuka telinga, dan bertindak. Jangan sampai Lebong semakin tenggelam dalam kegelapan—baik secara harfiah maupun metaforis.
Warga sudah lelah menunggu.
Mereka butuh solusi, bukan pencitraan tapi dibalik semua kepedihan dirasakan rakyat kita harus tetap optimis pemerintahan Lebong sekarang bisa menuntaskan kedua masalah diatas cepat dan tetap sasaran.
Tidak seperti tiga kepemimpinan sebelumnya. Sampai akhir jabatan masyarakat Lebong tetap dahaga, sulitnya mendapatkan air bersih yang layak sebagai bagian hak dasar warga Lebong.
Komentar