Selanjutnya beliau menambahkan Pemerintah daerah harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan APBD, khususnya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan belanja barang modal.
” Segera lakukan dialog dengan masyarakat jangan sampai terlambat dan terdampak isu gerakan nasional pengepungan Gedung DPRD. DPRD Lebong perlu membuka ruang dialog dengan masyarakat dan tokoh setempat untuk mendengar aspirasi dan mencari solusi terbaik.” Jelas Diman
Dipatriot.com,dapat menarik kesimpulan atas sorotan publik terhadap kinerja DPRD Lebong dan kebijakan pengadaan Mobnas unsur pimpinan DPRD Lebong ditengah efisiensi anggaran APBD
Kebijakan DPRD Lebong dalam menganggarkan pengadaan mobnas senilai Rp 1,6 miliar dinilai tidak tepat dan tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat ditengah efisiensi APBD dan kesulitan ekonomi yang melanda, seharusnya anggaran daerah diprioritaskan untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
Kritik dari berbagai pihak, termasuk MUI dan tokoh masyarakat para aktivis, seharusnya menjadi bahan refleksi bagi DPRD Lebong untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan ke depannya.(Red)
Komentar