“Kalau menurut saya pribadi, seharusnya yang harus kita pikir keadaan masyarakat yang lagi susah, kita seharusnya berhemat anggaran bukan menghambur-hamburkan uang negara untuk hal yang tidak urgen” ungkap Muhklas
Selanjutnya Firdaus mengatakan wajar saja ada isu akan ada pengepungan gedung DPRD kabupaten Lebong.
“Saya sebagai masyarakat Lebong, walau tidak secara kelembagaan, mendukung jika aksi itu dilakukan, mereka sebagai wakil rakyat seharusnya mementingkan kepentingan masyarakat Lebong.” Tegas Bang Ewok.
Menurut Firdaus juga seharusnya anggaran sebesar Rp 1,6 miliar dapat digunakan untuk membantu petani dalam menghadapi musim tanam, misalnya dengan menyediakan pupuk subsidi dalam jumlah yang signifikan.
Suhardiman.ST,mantan Aktivis’98 aktif dan tergabung dalam study analisis kebijakan publik/Dipatriot.com
Analisis Kebijakan dan Dampaknya
Sedangkan menurut Mantan Aktivis 98 .Suhardiman, menilai prioritas Anggaran ini sangat Keliru.
Beliau menjelaskan,pengadaan mobnas senilai Rp 1,6 miliar dinilai tidak sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Di tengah pemangkasan APBD sebesar Rp 71 miliar, alokasi dana untuk mobil dinas justru menunjukkan ketidakmatangan dalam perencanaan anggaran. Padahal, pemerintah daerah seharusnya memfokuskan anggaran pada target kinerja pelayanan publik .
” Akhirnya berdampak pada masyarakat Kabupaten Lebong, khususnya petani, sedang menghadapi masa paceklik. Anggaran sebesar Rp 1,6 miliar seharusnya dapat dialokasikan untuk:
· Membeli pupuk subsidi untuk ribuan hektar lahan pertanian.
· Meningkatkan infrastruktur dasar seperti irigasi dan jalan pertanian.
· Program bantuan langsung bagi keluarga miskin.” Jelas Diman
Potensi Konflik Sosial
Kebijakan ini berpotensi memicu konflik sosial, termasuk aksi unjuk rasa yang mungkin berujung pada pengepungan gedung DPRD. Pernyataan dari tokoh masyarakat seperti Suhardiman, menunjukkan bahwa ketidakpuasan telah mencapai titik yang memprihatinkan.
evaluasi ulang Pengadaan Mobnas di DPRD Lebong dan beliau menyarankan perlu mengevaluasi ulang keputusan pengadaan mobnas dan mempertimbangkan untuk mengalihkan anggaran tersebut ke program yang lebih mendesak bagi masyarakat.
“Menurut saya sebelum terlambat semua pihak bisa mendorong transparansi dan akuntabilitas.” Ungkap Diman.
Komentar