Wilyan Bachtiar: Justru ini bagian dari pembenahan. Data-data kesalahan, penyambungan tidak melalui SOP, pemasangan ilegal, semuanya sudah kami serahkan ke Kejari. Kami mengungkap praktik kotor di internal: pemasangan sambungan tanpa nomor rekening, pungutan biaya di atas tarif resmi, dan setoran tagihan yang tak pernah sampai ke kas PDAM. Kami mempertanggungjawabkan semuanya. Namun konsekuensinya nyata: status perusahaan masih ‘sakit’ karena audit kinerja 2025 tidak dapat dilakukan akibat penyelidikan Kejaksaan. Audit 2026 baru akan dilaksanakan pada 2027.
Media: Di tengah badai hukum dan krisis air, apa visi jangka panjang Anda untuk PDAM TTE?
Wilyan Bachtiar: Kami tetap proyeksikan visi besar. Pengembangan intake Talang Ratu dan Siapang (Ujung Tanjung, Muning Agung) terus dijalankan. Rencana Detail Engineering Design (DED) Siapang mencakup pengembangan pipa transmisi ke berbagai wilayah hilir seperti Muning Agung, Magelang, Simpang Lemeupit, Tabak Kauk, Tabak Dipua, Garut. Ini akan diintegrasikan dengan pipa uram di Selebar Jaya. Dan Visi jangka panjang kita adalah integrasi layanan.
Untuk IPA Talang Ratu, diperlukan lahan 50×50 meter yang sudah disiapkan dan diusulkan ke ASET, namun sertifikasi lahan oleh Bupati masih tertunda. Proposal ke Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR pun terus berjalan.
Sementara untuk pelayanan publik, sistem pembayaran air diperluas—kini bisa via aplikasi Dana, Alfamart, dan Kantor Pos. Ditargetkan September, semua agen BRI Link di desa juga dapat melayani pembayaran. Akan ada nomor telepon khusus terintegrasi untuk pengaduan, meniru sistem PLN.
Media: Pesan terakhir Anda untuk warga Lebong yang haus akan air bersih dan jawaban atas semua persoalan ini?
Komentar