Kasus ini menyoroti salah satu persoalan klasik di Indonesia: hubungan timpang antara pemegang HGU dan masyarakat pemilik tanah ulayat atau tanah desa. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, perusahaan pemegang HGU diwajibkan menjalankan kemitraan dengan masyarakat sekitar, termasuk penyediaan fasilitas umum, program pemberdayaan, dan prioritas tenaga kerja lokal.
Namun dalam praktiknya, banyak perusahaan yang abai. Bahkan ketika masa perpanjangan HGU tiba, masyarakat sering dijadikan “penonton” sementara perusahaan tetap beroperasi tanpa kontribusi berarti.
Desa Kutai Donok dalam posisi yang sangat strategis. Sebagai pemilik wilayah HGU, desa ini secara moral dan hukum memiliki hak gugat yang kuat. “Jika perpanjangan HGU tidak melibatkan kami secara adil, besar kemungkinan kami akan menyegel kantor dan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Tapi kita coba salurkan dulu lewat aksi damai,” ujar Vicky.
Ancaman Gugatan dan Eskalasi Konflik
Kepala Desa Vicky mengingatkan bahwa masyarakat tidak hanya akan berdemo, tetapi juga mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan ketidakberesan perizinan. “Kami sudah kumpulkan data. Akan kami bawa ke aparat penegak hukum jika perlu. Tidak ada yang tidak mungkin,” tegasnya.
Sementara itu, warga tiga desa mulai mempersiapkan logistik dan atribut aksi. Ratusan massa diperkirakan akan turun ke jalan pada 4 Mei mendatang, berjalan kaki menuju kantor PT IAM di kawasan Mangkurajo. Aparat kepolisian akan menyiagakan setidaknya personel dari Polres Lebong dan Polsek Lebong Selatan.
“Kami imbau masyarakat untuk tetap tenang, jangan mudah terprovokasi. Sampaikan aspirasi dengan tertib. Polisi akan melindungi aksi selama tidak melanggar hukum.,” tutup pihak Polres Lebong
Hingga berita ini tayang, manajemen PT Indoarabica Mangkurajo masih bungkam. Tokoh masyarakat setempat berharap perusahaan segera angkat bicara sebelum masa aksi benar-benar digelar. Pasalnya, jika aksi 4-5 Mei berlangsung dan tidak ada titik temu, bukan tidak mungkin konflik ini akan berlanjut ke tahap berikutnya yang lebih sulit dikendalikan. (Red/dpt)
Komentar