Tidak butuh waktu lama, media langsung melontarkan pertanyaan keras terkait dua isu besar yang selama ini menjadi sorotan publik dan menyita perhatian warga Lebong: kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan polemik nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang masih belum tuntas hingga kini.
“Bagaimana target kerja Ibu terkait dua masalah besar ini?” tanya dipatriot.com dengan nada mendesak.
Menanggapi hal itu, Nur Wahyu Bintari mengaku belum bisa memberikan komentar mendalam. Ia baru menjabat satu hari di Lebong dan mengaku masih dalam tahap koordinasi kinerja dengan Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung di tingkat pusat.
” Saya belum bisa bicara banyak. Nah kita harus cari info dulu nih, kita nggak boleh kan ngomong asal. Karena kita baru satu hari di sini. Nanti saya koordinasi sama kasi intel, kasi datun. Sama bidang pidsus nya untuk dapat ngomong secara baik dan benar,” ujarnya diplomatis.
Lebih lanjut, Kajari baru tersebut menegaskan bahwa dirinya perlu melakukan koordinasi yang erat dengan tiga bidang utama di kantornya, yaitu Intelijen, Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), serta Tindak Pidana Khusus (Pidsus).
“Kalau untuk PDAM dan P3K, saya harus koordinasi dulu dengan bidang-bidang itu agar bisa berbicara secara baik dan benar.” tambahnya.
Konsolidasi Tertunda, Rakernis Jadi Prioritas
Nur Wahyu Bintari mengungkapkan bahwa hari-hari pertamanya di Lebong justru dihabiskan untuk mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) secara virtual melalui aplikasi Zoom dengan petinggi di Kejaksaan Agung.
” Saya sampai magrib kemarin, besok paginya langsung ikut Rakernis, jadi kita terpaku nonton Zoom, karena pimpinan kita realisasikan kinerja Kejaksaan hari ini tadi dengan Jaksa Agung dan besok dengan Wakil Jaksa Agung,” jelasnya.
Bantah Isu Mutasi dan Titipan Politik
Komentar