Bengkulu Daerah Infrastruktur Lebong
Beranda » Wawancara Eksklusif: Direktur PDAM Tirta Tebo Emas Bicara Pembenahan di Tengah Badai Hukum dan Krisis Air

Wawancara Eksklusif: Direktur PDAM Tirta Tebo Emas Bicara Pembenahan di Tengah Badai Hukum dan Krisis Air

WBA,Direktur PDAM Tirta Tebo Emas/dpt

Oleh Tim Redaksi dipatriot.com

Lebong, dipatriot.com — Di tengah hiruk-pikuk penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lebong, Direktur PDAM Tirta Tebo Emas (TTE), Wilyan Bachtiar, justru memilih bicara soal “kebangkitan” perusahaan. Dalam wawancara panjang dengan tim kami di kantornya, ia memaparkan sederet pencapaian dan visi besar. Namun di balik optimisme itu, badai persoalan klasik, mulai dari sambungan ilegal, krisis infrastruktur, hingga defisit anggara masih menghantui.

Wilyan Bachtiar Direktur Perumda TTE Lebong, Saat Di Wawancara dipatriot.com

Berikut petikan wawancara selengkapnya:

dipatriot.com: Pak Wilyan, kami memulai dari persoalan mendasar. Selama bertahun-tahun, PDAM TTE dikenal sebagai perusahaan yang merugi. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana langkah awal Anda membenahinya?

Wilyan Bachtiar: Kami akui, selama puluhan tahun PDAM TTE mengalami defisit anggaran akibat pengeluaran yang tak sebanding dengan pemasukan. Bahkan, hasil audit BPKP Bengkulu tahun 2024 mencatat defisit mencapai Rp 1,3 miliar. Kami harus melakukan perubahan besar-besaran. Ini bukan sekadar perbaikan, tapi kebangkitan.

DNA Tak Bisa Dusta, Kakak Kandung Korban Jadi Tersangka

Sejumlah langkah fundamental telah kami rampungkan. Di aspek legalitas, perpajakan,  PERDA PERUMDA sudah disahkan April 2026 dan tinggal menunggu PERDA Penyertaan Modal lagi , Rencana Bisnis dan RKAP 2026-2030 disahkan akhir Desember 2025. Masalah pajak yang sebelumnya ‘mati’ kini telah kami selesaikan. Dari sisi kelembagaan, perusahaan kini telah ‘hidup kembali’ secara legal dan terdaftar di Perpamsi (Perhimpunan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia), yang membuka akses bantuan dari pusat. Kami juga sudah menyiapkan infrastruktur SAP Akuntansi Publik yang diwajibkan BPK. Bahkan kami dapat rekomendasi dari BPK untuk belajar langsung dari PDAM sehat, yang menghemat puluhan juta. Usulan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sesuai Permendagri terbaru juga sudah kami ajukan ke Bupati.

dipatriot.com: Bicara soal pembenahan, bagaimana dengan sumber daya manusianya? Apakah sudah mumpuni?

<< 1 2 3 4 5 >>

Laman: 1 2 3 4 5

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement