Oleh : Muhammad Prihatno
Pada masyarakat yang masih memegang nilai-nilai keadaban konvensional, seragam selalu mendapat tempat
istimewa. Loreng tentara melambangkan pengorbanan demi tanah air, cokelat polisi menandakan penegakan hukum, abu-abu Brimob menyiratkan ketertiban umum, kuning petugas lalu lintas melambangkan pelayanan publik, dan hitam pasukan khusus mencerminkan ketegasan serta kecepatan bertindak. Sejak masa kolonial hingga era Reformasi, seragam bukan semata pakaian dinas; ia adalah simbol otoritas, disiplin, dan pengabdian kepada negara. Dengan demikian, pemakainya secara implisit diharapkan menjadi pelindung rakyat, penjaga konstitusi, dan penegak keadilan.
Namun, realitas yang kita saksikan hari ini memaksa kita mengajukan pertanyaan kritis dan “sedikit nakal”, yaitu kepada siapa sebenarnya kesetiaan para pemakai seragam itu ditujukan? Apakah kepada rakyat yang setiap hari membiayai gaji, tunjangan, dan operasional mereka melalui pajak, ataukah kepada segelintir oligarki yang menguasai sebagian besar kekayaan ekonomi dan jaringan kekuasaan politik negara?
Selama seragam—apa pun warnanya—masih berfungsi sebagai alat jongos oligarki, baik secara sadar maupun akibat jebakan struktural, maka tak ada satu pun alasan untuk memberikan hormat. Hormat, dalam hal ini, bukan hak bawaan yang melekat pada pangkat, insignia, atau kain loreng. Hormat adalah buah dari perilaku, integritas, dan pilihan moral yang konsisten. Ketika aparat berseragam justru digunakan untuk membubarkan demonstrasi damai dengan gas air mata, water cannon, peluru karet, bahkan kekerasan yang merenggut nyawa; ketika mereka lebih sering melindungi kepentingan korporasi sawit, tambang, dan proyek strategis nasional ketimbang hak petani, buruh, mahasiswa, dan masyarakat adat—maka hormat itu telah mati.
Pola seperti ini bukan fenomena baru pasca-Reformasi. Mahasiswa yang menuntut keadilan demokratis, buruh yang menolak upah murah dan PHK sewenang-wenang, petani yang mempertahankan tanah warisan dari perampasan korporasi, hingga masyarakat adat yang menolak perampasan wilayah atas nama “kepentingan nasional”—semuanya kerap berhadapan dengan barisan aparat berseragam. Alih-alih menjadi penengah atau pelindung, aparat justru menjadi instrumen represi yang melindungi kepentingan modal besar dan kekuasaan yang mapan.
Komentar