Tentu saja, tidak semua aparat adalah jongos oligarki. Masih ada di antara mereka yang jujur, profesional, dan setia pada sumpahnya untuk melindungi rakyat. Namun, ketika institusi secara keseluruhan gagal memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran HAM berat, ketika promosi dan karier lebih mudah diraih oleh yang taat buta pada perintah atasan ketimbang taat pada konstitusi, maka muncul tanggung jawab kolektif dan institusional. Institusi yang diam terhadap kezaliman anak buahnya ikut kehilangan legitimasi—apalagi jika inisiatif represi justru berasal dari pimpinan.
Tulisan ini sama sekali tidak diniatkan untuk menumbuhkan kebencian terhadap profesi tentara atau polisi. Sebaliknya, ini adalah panggilan agar mereka kembali ke jati diri sejati, yaitu menjadi abdi negara dan pelindung rakyat, bukan pelayan oligarki. Selama oligarki masih mengendalikan sebagian besar kekayaan dan kekuasaan negara, selama demokrasi prosedural terus mendominasi demokrasi substantif, selama suara rakyat lebih sering dibungkam daripada didengar, maka seragam apa pun—loreng, cokelat, abu-abu, kuning, atau hitam—tidak akan mampu memaksa kita memberikan hormat. Yang ada justru pandangan sinis yang semakin menguat.
Hormat sejati harus direbut kembali oleh mereka yang berani memprioritaskan rakyat ketimbang menjalankan perintah zalim.
Sampai hari itu tiba, suara kritis ini akan terus membisingi demokrasi negeri ini:
TAK ADA SEDIKIT PUN HORMAT UNTUKMU, SELAMA KALIAN MASIH JONGOS PARA PENINDAS RAKYAT.
Catatan:
Tulisan ini diinspirasi oleh maraknya perlakuan kejam yang dialami rakyat jelata.
Penulis Adalah Founder Azam Community, Aktif di kelompok diskusi Dilarang Gondrong Serta Di kajian Gerakan Masyarakat Sipil. Berdomisili di Propinsi Bengkulu
Komentar