Lebih lanjut, berdasarkan laporan dari Camat mengenai kondisi rumah tempat tinggal korban yang dinilai tidak layak huni, pemerintah daerah mengambil langkah responsif. Mengingat usia kandungan korban telah memasuki tujuh hingga delapan bulan dan kelahiran tinggal menunggu waktu, Pemkab Lebong memutuskan untuk memberikan bantuan bedah rumah. Kebijakan ini diambil atas arahan langsung Bupati Lebong, H. Azhari, SH, MH.
“Pemerintah Daerah atas arahan Bupati Lebong, H. Azhari, SH, MH, akan memberikan bantuan bedah rumah. Agar korban dan bayinya kelak dapat tinggal di tempat yang sehat dan layak. Maka Pemerintah Daerah atas izin Pak Bupati Azhari, memutuskan memberikan bantuan bedah rumah, untuk menyambut kelahiran bayi ini,” beber Syarifudin. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang korban dan bayinya pasca persalinan, menjauhkan mereka dari risiko kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan tempat tinggal yang buruk
Sekda Syarifudin menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil oleh pemerintah daerah merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi warganya, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Namun, ia juga memberikan jaminan bahwa pemerintah daerah tidak akan mencampuri ranah yudisial.
“Sekali lagi kita tidak mengintervensi proses hukumnya. Tapi kami masuk pada korban yang perlu didampingi, korban yang akan menghadapi kelahiran, korban yang akan menghadapi masa pertumbuhan bayinya,” pungkasnya. Pernyataan ini menegaskan posisi pemerintah daerah yang berdiri di dua kaki: mendukung penuh penegakan hukum agar pelaku dihukum berat, sekaligus memastikan korban mendapatkan pemulihan dan keadilan restoratif melalui bantuan sosial dan kesehatan.
Komentar