2. SIPPA / Izin Penggunaan Air Permukaan: Diragukan keabsahannya dalam operasional perusahaan.
3. Laporan UKL-UPL: Dituding hanya sebagai dokumen administratif yang dibuat asal-asalan tanpa implementasi nyata di lapangan, dan diduga kuat ada keterlibatan oknum di DLH dalam proses ‘pelolosan’ laporan ini.
Ancaman aksi massa kedua ini menunjukkan tingkat kekecewaan masyarakat yang semakin memuncak. PAMAL tidak lagi hanya menuntut PT IAM, tetapi juga meminta pertanggungjawaban penuh dari seluruh instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Lebong yang dinilai lalai dalam melakukan pengawasan.
Eskalasi konflik ini akan menjadi ujian pertama bagi Kepala DLH Lebong yang baru dalam menangani persoalan lingkungan dan sosial yang pelik. Di sisi lain, ini juga menjadi pengukur seberapa serius Pemerintah Kabupaten Lebong dalam menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, khususnya dalam hal perizinan dan perlindungan lingkungan.
Masyarakat menunggu tindak lanjut konkret dari DLH dan instansi terkait. Jika tidak, gelombang demonstrasi besar-besaran di jantung pemerintahan Lebong dipastikan tidak terelakkan. (Gie/dpt)
Komentar