DIPATRIOT.COM.LEBONG – Ironi pahit melanda Kabupaten Lebong, Bengkulu, yang menyandang status sebagai “lumbung energi listrik” Regional. Masyarakat justru bergelut dengan pemadaman listrik bergilir tanpa pemberitahuan yang kerap terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini memantik gelombang protes, tuntutan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, dan kemarahan terhadap kinerja PT PLN (Persero).
Keluhan datang dari berbagai lapisan, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Bagaimana Lebong bisa maju kalau listrik padam hidup-padam? Pasti mengganggu usaha. Mau giling bumbu, listrik mati. Kami belum bisa beli genset, Pak,” keluh seorang pedagang makanan yang enggan disebut namanya.
Dilansir dari penuturan warga dan organisasi masyarakat, pemadaman sering terjadi secara tiba-tiba, mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, dan rumah tangga. Masyarakat menuntut DPRD dan Bupati Lebong, H. Azhari, untuk lebih responsif. Kritik pedas dilayangkan kepada sang bupati, yang dituding hanya fokus pada urusan seremonial dan perburuan penghargaan, sambil mengabaikan persoalan substansial seperti krisis listrik ini.
“Kita ini punya pemimpin tapi tidak jelas arah kepemimpinannya… sibuk tidak jelas,” ujar (YG), salah seorang warga dengan nada kesal.
PLN DITUDING SEWENANG-WENANG DAN TIDAK TRANSPARAN
Di sisi lain, kemarahan juga tertuju pada PLN. Masyarakat menilai PLN berlaku seenaknya dengan menegakkan aturan secara sepihak. “Tagihan telat belum telat dua bulan, datang ancaman pemutusan, minimal dipasang stempel peringatan pemutusan listrik dan kalau alat elektronik,kulkas,tv, rusak mereka mau ganti gak ?,” cerita warga lain.
Parahnya, saat masyarakat kesulitan mendapatkan listrik yang andal, mereka merasa tidak mendapatkan perhatian khusus sebagai daerah penyuplai energi. Ketidakpuasan ini mendorong Perkumpulan Persatuan Masyarakat Lebong (PAMAL) untuk bersikap.
“PLN harus jelaskan apa masalahnya sampai listrik jadi separah ini di Lebong selaku daerah penghasil listrik. Kalau masalah perawatan jaringan kan sudah ada anggarannya. Jangan-jangan anggaran dari perusahaan tidak digunakan maksimal oleh pihak PLN,” tegas Arwan Basirin, Penasihat PAMAL.
Komentar