Fakta ini memicu pertanyaan besar.dari beberapa aktivis dan masyarakat Lebong, mengapa pengadaan untuk Wabup tidak disorot seheboh rencana pengadaan untuk Bupati dan Sekda? Apalagi, pengadaan untuk Wabup terjadi di masa rasionalisasi anggaran, yang seharusnya menjadi momen untuk menahan diri dari pembelian aset baru yang tidak mendesak.
Rangkaian Klarifikasi yang Berbelit
Untuk menguak misteri ini, tim dipatriot.com melakukan serangkaian klarifikasi. Langkah pertama ditujukan kepada, Riswan Efendi, SE, MM, yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong.
Riswan mengakui adanya pengadaan mobnas untuk Wabup pada masa rasionalisasi APBD 2025. “Setahu saya memang ada zaman rasionalisasi APBD tahun 2025, gak salah Plh. Sekdanya zaman Doni Swabuana, M.Si. Tapi saya tidak begitu mengikuti karena waktu itu saya berangkat haji. Lengkapnya tanya saja dengan Kabag Umum,” ujar Riswan.
Arahan Riswan kemudian diikuti. Tim menghubungi Ganda, Kepala Bagian Umum Setda Lebong. Namun, Ganda justru melempar tanggung jawab. “Setahu saya ada, tapi kalau proses pengadaannya di zaman Kabag yang lama. Untuk lebih detil tanya sama Indra, dia itu PPTK pengadaannya,” jelas Ganda, yang diketahui sehari-hari sebelumnya bertugas di Badan Kesbangpolinmas Lebong.
Buntut dari petunjuk Ganda, tim dipatriot.com mencoba menghubungi Indra selaku Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan Mobnas Wabup Lebong via aplikasi WhatsApp. Namun, hingga berita ini diturunkan, pesan yang dikirimkan tidak mendapat balasan.
Langkah terakhir, tim mencoba mengonfirmasi langsung kepada Wakil Bupati Bambang ASB melalui pesan suara WhatsApp. Tanda centang ganda sudah tampak, menandakan pesan telah diterima, tetapi hingga berita ini dipublikasikan, tidak ada jawaban dari sosok yang dikenal akrab dengan sebagian besar insan pers ini.
Komentar