Sidak DPRD Lebong Dapil lll Saat Reses
Sementara itu, Kantor Lurah Tes yang berfungsi sebagai pusat pelayanan publik dinilai sudah tidak representatif; dindingnya retak, instalasi listrik kusam, dan sejumlah ruangan digunakan sebagai gudang barang usang. Mess Pemda di Pulau Harapan justru lebih memprihatinkan—bangunan dua lantai itu tampak kosong, jendela-jendela pecah, dan halaman dipenuhi semak belukar, meski statusnya sebagai aset daerah yang seharusnya dapat dioptimalkan untuk penunjang aparatur atau pun ekonomi kreatif.
Alpi Haryono menjelaskan bahwa temuan ini akan menjadi bahan bakar perjuangan di tingkat legislatif. “Kami tidak akan membiarkan hasil sidak ini hanya menjadi laporan basi.
Seluruh data visual dan kesaksian warga sudah kami dokumentasikan. Dalam masa sidang mendatang, kami akan mengangkat ini sebagai interpelasi kecil, setidaknya menjadi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang harus diakomodasi dalam kebijakan daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa rehabilitasi GOR dan revitalisasi aset daerah menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan pembinaan olahraga generasi muda dan potensi pendapatan asli daerah dari pemanfaatan aset.
Anggota Dapil III lainnya juga menyoroti aspek tata kelola. Revi Doyosi dari Fraksi Demokrat menyebut bahwa mess Pemda yang terbengkalai mencerminkan lemahnya pengawasan aset. “Kami akan mendorong audit aset daerah. Jangan sampai tanah dan bangunan milik pemerintah hanya menjadi sarang nyamuk. Bisa disewakan untuk usaha mikro atau dijadikan posko bencana, asalkan dikelola dengan baik,” ujarnya. Sementara Fika Pernandes dari Fraksi PAN menyoroti dampak sosial dari buruknya infrastruktur terhadap aktivitas ekonomi warga, terutama para pedagang kaki lima yang biasa memanfaatkan area GOR untuk berjualan saat ada even olahraga.
Komentar