Pernyataan ini dinilai kontradiktif. Di satu sisi bupati mengklaim undangan sudah disampaikan, namun di sisi lain ia mengakui tidak mengetahui secara pasti apakah panitia telah mengirimkan undangan atau tidak kepada DPRD.
‘Ketua Hadir’ dan Dalih ‘Kebetulan’ Jadi Sorotan
Menariknya, bupati mengatakan mungkin kebetulan saja rekan-rekan dari dewan hari ini tidak bisa hadir berkaitan dengan DL kegiatan yang mereka lakukan,” tuturnya.
Namun, narasi “kebetulan” ini sulit diterima publik mengingat ini adalah kali kedua DPRD absen dalam kegiatan BMA. Seorang sumber di lingkungan pemkab yang enggan disebut namanya menilai, absennya legislatif dalam dua momen penting bukanlah hal yang biasa. “Ini BMA, lembaga adat strategis. Ketika pengukuhan dan puncak Kedurai Agung saja tidak hadir, itu pesan politik yang sangat kuat,” ujarnya.
Bantahan Halus: Bukti Sinkron dari WTP BPK
Meski mengakui ketidakhadiran dewan, Bupati Lebong berusaha meredam isu keretakan dengan mengingatkan kembali pencapaian bersama. Ia menyebutkan bahwa hubungan eksekutif dan legislatif tetap berkoordinasi dengan baik, yang dibuktikan dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
“Kemarin waktu ngambil WTP, saya sama ketua (DPRD) bersama-sama. Itu bentuk antara eksekutif dan legislatif selalu berkoordinasi, bekerja sama. WTP itu, kalau misalnya tidak sinkron, dari BPK belum tentu memberikan. Jadi kalau kemarin sinkron antara DPRD, legislatif, dan eksekutif,” tegasnya.
Dengan kata lain, bupati mencoba memisahkan dua hal: urusan administrasi keuangan dan kehadiran fisik dalam kegiatan adat. Namun bagi pengamat politik lokal, prestasi WTP tidak serta merta menghapus fakta bahwa komunikasi dan koordinasi di ranah publik dan seremonial adat sedang tidak harmonis.
Dipatriot.com Lacak Suara DPRD: Tak Ada Konfirmasi Resmi
Komentar