LEBONG. Dipatriot.com – Kegerahan Rakyat Lebong Memuncak DPRD Diprotes Kinerja Lamban dan Abai terhadap Kasus Keracunan Massal
Masyarakat Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dilaporkan sedang mempersiapkan aksi nasional pengepungan gedung DPRD setempat. Aksi ini dipicu oleh kekecewaan yang mendalam terhadap kinerja dewan yang dianggap tidak aspiratif, terutama dalam penanganan kasus keracunan massal 456 siswa serta polemik alokasi anggaran yang dinilai tidak transparan.
Kemarahan publik semakin memanas setelah DPRD Lebong diketahui mendapat jatah mobil dinas (mobnas) untuk unsur pimpinan senilai Rp1,6 miliar melalui APBD 2025, sementara masalah mendasar rakyat diabaikan.
Senada juga di katakan oleh Aktivitas senior Lebong, Abdul Kadir alias Kadeng yang konsisten aktif menyoroti kinerja pejabat Pemda Lebong. Menurut Kadeng isu pengepungan kantor DPRD Kabupaten Lebong ini semakin memanas dan santer ditengah masyarakat Lebong.
” Ya, mungkin kami juga akan ikut aksi sebagai bentuk solidaritas nasional untuk Indonesia lebih baik khususnya kabupaten Lebong” ungkap Kadeng.
Selanjutnya Kadeng menambahkan pemicunya akan terjadi aksi ini karena Kinerja Dewan yang dianggap Menyimpang diantaranya :
1. Abainya DPRD dalam Kasus Keracunan Massal.
Pada 27 Agustus 2025, sebanyak 456 siswa di Lebong mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan inisiatif pemerintah daerah, namun DPRD Lebong dinilai diam seribu bahasa dan tidak mengambil langkah konkret untuk menyelidiki atau meminta pertanggungjawaban. Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, bahkan menginstruksikan penghentian sementara program MBG di Lebong menunggu penyelidikan lebih lanjut . Masyarakat menuntut dewan bersikap proaktif dalam mengawal kebijakan publik yang berdampak langsung pada rakyat.
2. Polemik Alokasi Anggaran dan Pokir yang Tidak Transparan.
DPRD Lebong dikritik karena tidak serius menyerap aspirasi masyarakat. Meski anggota dewan kerap menggelar reses, seperti yang dilakukan di Dapil 1, hasilnya tidak tampak dalam kebijakan pembangunan.
Bahkan, terjadi gesekan antara eksekutif dan legislatif ketika Pemkab Lebong diduga menggeser anggaran sebesar Rp1,7 miliar secara sepihak tanpa persetujuan DPRD .
Komentar