LEBONG. Dipatriot.com – Aksi Nasional Menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI di Lebong kemungkinan tidak akan terjadi, aksi Terpecah antara Isu Nasional dan Lokal.
Berdasarkan investigasi Dipatriot.com, kabupaten Lebong tidak akan bergabung dengan aksi nasional mengepung kantor DPRD setempat menolak kenaikan tunjangan DPR RI. Alasannya, kepolisian setempat belum menerima pemberitahuan aksi tersebut.
Namun, organisasi lokal PAMAL tetap akan menggelar aksi pada 8 September 2025 dengan fokus isu lokal, meskipun polisi masih melakukan asesmen dan mengusulkan penundaan hingga pertengahan September.
Tidak Ada Aksi Nasional di Lebong: Polisi Belum Terima Pemberitahuan
Dipatriot.com melaporkan bahwa hingga saat ini Kepolisian Resor (Polres) Lebong belum menerima pemberitahuan resmi mengenai aksi mengepung DPRD Lebong sebagai bagian aksi nasional. Ini menjadi indikator kuat bahwa isu aksi nasional tidak akan terjadi di Lebong alias istilah bahasa Lebong hanya “Guem“.
Yudi Hariansyah, yang sebelumnya mengajak masyarakat Bengkulu untuk aksi serentak ke DPRD kabupaten dan kota melalui media sosial, hanya mengonfirmasi aksi di Bengkulu dan tidak menanggapi pertanyaan tentang rencana aksi di Lebong.
Ini menunjukkan kurangnya koordinasi atau fokus pada tingkat provinsi. ” Yo,kami akan aksi ke Bengkulu” singkat Yudi.
Aksi Lokal PAMAL: Tetap Jalan pada 8 September dengan Isu Berbeda
Organisasi PAMAL(Persatuan Masyarakat Lebong) akan melanjutkan aksi “1 Tahun Bersih-Bersih di Kabupaten Lebong” pada 8 September 2025. Aksi ini telah berlangsung sejak Agustus dan berfokus pada isu lokal seperti masalah PPJ,TGR, tata kelola pemerintahan,Netralitas ASN,aset daerah atau masalah spesifik Lebong, bukan tunjangan DPR RI.
Robi,peserta Aksi satu tahun Lebong bersih-bersih /Dipatriot.com
Robi, perwakilan PAMAL, menegaskan bahwa mereka telah menyampaikan pemberitahuan kepada Polres Lebong hampir dua minggu sebelumnya (sekitar akhir Agustus), mematuhi UU No. 9 Tahun 1998 yang mewajibkan pemberitahuan minimal 3×24 jam sebelum aksi .
Komentar