Namun, MBG bukanlah solusi mendasar atas persoalan struktural yang dihadapi petani dan nelayan. Alih-alih menjadi prioritas utama, seharusnya energi dan anggaran negara yang masif itu lebih dahulu diarahkan untuk memberdayakan kedua kelompok ini—kelompok yang sesungguhnya menjadi pemegang identitas Negara Agraris dan Negara Maritim. (Penerima manfaat di sini bukan berarti mereka telah merasakan manfaat dari program tersebut. Mereka hanya “terjangkau” olehnya.)
Memberdayakan petani berarti meningkatkan produktivitas, akses lahan, teknologi, modal, dan nilai tukar hasil panen. Memberdayakan nelayan berarti memperkuat armada, infrastruktur pesisir, pengolahan hasil tangkapan, serta perlindungan dari praktik penangkapan ilegal–termasuk juga alat tangkap ilegal.
Tanpa pemberdayaan yang serius terhadap petani dan nelayan, program-program populis seperti MBG berisiko menjadi sekadar “obat sementara” yang tidak menyentuh akar masalah ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat. Bahkan, dalam jangka panjang, hal ini dapat memperlemah fondasi negara itu sendiri.
Orientasi pembangunan nasional kita saat ini patut dipertanyakan. Apakah kita ingin terus menjadi negara agraris dan maritim hanya dalam retorika dan diplomasi, ataukah kita sungguh-sungguh berniat menjadikan petani dan nelayan sebagai subjek pembangunan yang bermartabat?
Dengan mengembalikan harkat petani dan nelayan sebagai pilar utama, Indonesia baru dapat mengklaim identitas agraris dan maritimnya dengan penuh kebanggaan—bukan sekadar simbol, melainkan kenyataan yang hidup dan sejahtera.
Identitas negara yang tidak diperjuangkan sama saja artinya dengan menghilangkan nilai luhur bangsa. Dan bangsa yang lemah secara identitas adalah bangsa yang mudah dihegemoni bahkan dijajah.
” Jangan Pernah Meremehkan Identitas Negara dan Bangsa”
Penulis Adalah Founder Azam Community, Aktif di kelompok diskusi Dilarang Gondrong Serta Di kajian Gerakan Masyarakat Sipil. Berdomisili di Propinsi Bengkulu
Komentar