Oleh: Muhammad Prihatno
Indonesia kerap disebut sebagai negara agraris. Memahami simbol ini dengan mendalam berarti mengakui bahwa subjek utama sekaligus pemilik sejati negara ini adalah petani. Demikian pula, sebagai negara maritim terbesar di dunia, nelayan seharusnya menjadi ikon dan pilar utama kebanggaan nasional.
Namun, realitas di lapangan berkata lain. Nasib “pemilik” tersebut masih jauh dari kata layak. Persepsi masyarakat yang mengidentikkan petani dengan kemiskinan dan keterbelakangan telah mengakar sangat dalam, hingga meresap ke wilayah bawah sadar kolektif dan menjelma menjadi semacam ideologi yang sulit digoyahkan. Lebih tragis lagi, stigma ini tidak hanya datang dari luar, melainkan juga telah merasuki kesadaran para petani sendiri. Inferioritas seolah-olah menjadi identitas permanen yang melekat pada diri mereka.
Kondisi serupa dialami oleh nelayan. Meski Indonesia adalah negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, nasib nelayan tak jauh berbeda dengan petani. Mereka terpuruk dalam kemiskinan struktural di tengah pranata sosial yang seharusnya melindungi dan memberdayakan.
Sejak lama, petani dan nelayan dikenal sebagai kelompok sosial yang paling menderita di negeri ini. Hingga kini, berbagai program pemerintah belum berhasil mengangkat derajat dan martabat mereka secara signifikan dan berkelanjutan. Ironisnya, justru simbol agraris dan maritim tetap digunakan sebagai instrumen diplomasi internasional untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia—seolah identitas tersebut hanya indah di atas kertas dan panggung global, tetapi rapuh di tingkat akar rumput.
Di tengah kondisi tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan saat ini patut mendapat sorotan kritis. Program yang diluncurkan sejak awal 2025 dan terus diperluas ini memang memiliki tujuan mulia: meningkatkan kualitas gizi anak-anak, balita, ibu hamil, serta mencegah stunting. Hingga awal 2026, program ini telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat dan membuka ratusan ribu lapangan kerja baru melalui dapur-dapur komunitas.
Komentar