Ratusan tahun lalu, Voltaire sudah mengingatkan: “Jika Anda ingin tahu siapa yang berkuasa atas Anda, lihatlah siapa yang tidak boleh Anda kritik.” Di Indonesia, rakyat kecil bebas dicaci, tapi kritik pada elit politik atau konglomerat langsung berhadapan dengan sensor, buzzer, kriminalisasi, atau bahkan penjara. Nyawa pun bisa jadi tumbal. Intel disebar untuk menanamkan ketakutan, sementara aparat menindak penyampaian pendapat seolah kriminal.
Jika memakai kacamata Rousseau dengan teori kontrak sosialnya, Indonesia hari ini adalah kontradiksi demi kontradiksi: rakyat menyetor pajak, tapi hasilnya dipakai memperkuat privilese elit, bukan membangun keadilan. Estate III versi Indonesia—buruh, pekerja, guru, petani—menopang surplus, sementara elit menikmati hasil tanpa menanggung risiko. Di atas semua itu, mereka masih bisa menyemburkan kata-kata pongah yang tak tahu malu.
Semua tanda krisis sosial sudah naik ke permukaan: pajak regresif menghantam kelas bawah, pendidikan mahal, beban kerja guru tak sebanding dengan upah, harga kebutuhan pokok terus melambung. Di atasnya, elit berpolitik dengan tenang, memelihara dinasti, dan terus memindahkan beban ke pundak rakyat. Kontradiksi ini semakin tajam, dan sejarah mengajarkan: kontradiksi yang tak terselesaikan selalu melahirkan ledakan.
Revolusi Prancis memperingatkan kita bahwa titik didih kesadaran massa bisa meruntuhkan sistem dalam sekejap. Indonesia hari ini seperti “hamil tua.” Apakah ini sekadar kontraksi palsu ala Braxton Hicks, atau justru jalan persalinan sejarah benar-benar terbuka?
Sejarah dunia juga mencatat, banyak perubahan besar lahir dari gerakan tanpa komando. Dari Revolusi Prancis, Arab Spring, Occupy Wall Street, semua lahir bukan karena satu tokoh besar, tapi karena rakyat biasa menemukan keberanian kolektifnya. Barangkali, kericuhan hari ini bukan sekadar gejolak spontan, melainkan kontraksi dari sebuah kelahiran—saat rakyat menulis bab baru sejarah dengan tangannya sendiri.
Mari kita tunggu sambil menarik lengan baju.
* Penulis adalah koordinator Jaringan Kota Wilayah Barat.*
Komentar