Jika kita membaca Muqaddimah karya Ibn Khaldun, terlihat jelas bahwa salah satu faktor penentu nasib sebuah negara terletak pada kebijakan pajaknya. Sederhananya, semakin tinggi beban pajak yang dikenakan kepada rakyat, semakin tertekan pula produktivitas ekonomi. Pajak yang berlebihan justru menutup pintu pertumbuhan, menjadikan ekonomi lesu, dan pada akhirnya membuka jalan menuju “pintu gerbang kematian”—runtuhnya sebuah negara. Alurnya berlangsung demikian: ketika pajak menjadi beban memberatkan, rakyat akan tercekik, aktivitas ekonomi melambat, penerimaan negara menurun, hingga berujung pada kegagalan fiskal yang menggerogoti sendi-sendi kekuasaan. Jika kondisi ini ditambah dengan akumulasi utang negara, gaya hidup hedonis para elit, serta korupsi yang sudah mendarah daging, maka lengkaplah ciri-ciri sebuah negara yang tidak lagi dapat diselamatkan. Situasi ini hanya menunggu waktu sebelum meledak menjadi kerusuhan massa, di mana kemarahan rakyat tak lagi terkendali (lihat Ibn Khaldun, Muqaddimah, terj. Ismail Yakub, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, hlm. 493).
Indonesia hari ini, meski hidup di bawah republik dengan prosedur demokrasi, memperlihatkan pola serupa. Pajak dan biaya hidup terus naik, upah buruh stagnan, guru dibayar rendah meski memikul tanggung jawab besar, sementara pejabat negara hidup dalam kemewahan dari uang publik. Tunjangan perumahan puluhan juta rupiah, mobil dinas, fasilitas istimewa, semua dibiayai dari kantong rakyat. Kekuasaan yang mestinya representatif menjelma menjadi oligarki politik dan ekonomi: “Estate I dan II” baru, sementara rakyat pekerja tetap jadi “Estate III” yang menopang segalanya.
Sistem politik kita menyerupai blackhole: siapa pun yang masuk, yang cerdas, bersih, idealis, cepat atau lambat terhisap logika uang dan patronase. Organisasi mahasiswa dan kepemudaan yang seharusnya jadi motor perubahan tercerai-berai, banyak yang tunduk atau kompromi. Sisanya, yang masih bertahan memperjuangkan nilai, sering kelelahan dan terfragmentasi.
Komentar