Domer, aktivis senior PAMAL, menegaskan bahwa aksi kali ini bukan main-main.
“Kami akan bertahan satu tahun penuh jika perlu. Bupati harus tegas soal TGR, netralitas ASN, pengelolaan aset, hingga perilaku sewenang-wenang oknum PJS Kades. Jika tidak, maka gelombang rakyat akan terus menggedor Pemda,” ujarnya lantang.
Sementara itu, Sekjen PAMAL, Urpi, melontarkan sindiran keras soal PPJU:
“Setiap rekening PLN dipotong 10 persen, tapi jalanan tetap gelap. Malam hari Lebong seperti kota mati. Ini bukan sekadar keresahan, ini pembodohan publik!” serunya disambut gemuruh massa.
Urpi juga mengingatkan masyarakat untuk tidak apatis. “Kalau kita diam, maka kekuasaan akan terus mempermainkan kita. Aksi ini bukan milik PAMAL saja, tapi milik rakyat Lebong,” katanya.
Pemda Lebong: Diam atau Melawan?
Sorotan publik kini tertuju pada Bupati Azhari. Alih-alih menemui massa aksi pada hari pertama, Azhari justru terlihat menghadiri acara lain di dalam wilayah Lebong.
Sikap ini memicu kekecewaan. “Mungkin kalau massa yang datang ribuan baru bupati mau keluar. Tapi jangan salah, kalau tuntutan kami diabaikan, bukan mustahil gelombang ribuan itu benar-benar akan mengepung Pemda,” ujar salah seorang peserta aksi dengan nada mengancam.
Gelombang Perlawanan yang Bisa Membesar
Hari pertama aksi menjadi sinyal bahwa gelombang perlawanan rakyat Lebong tidak main-main. Jika Pemda tetap menutup telinga, maka aksi ini berpotensi menjelma menjadi api perlawanan sepanjang tahun.
Masyarakat berharap aksi ini mampu menekan pemerintah agar kembali ke jalur yang benar: transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
Namun, jika Bupati Azhari memilih bungkam, bukan mustahil pemerintahan Lebong akan terus diguncang badai politik jalanan yang lebih keras dan lebih panas.(Tim)
Komentar