Lebong.Dipatriot.com – Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2025 di SMPN 01 Lebong menyisakan sejumlah catatan kritis. Dengan total anggaran hampir menyentuh Rp 1 miliar dalam dua tahap pencairan, pola penggunaan dana menunjukkan ketimpangan prioritas serta indikasi lemahnya perencanaan dan pengawasan.
Pada Tahap I yang dicairkan 22 Januari 2025 sebesar Rp 472.120.000 untuk 814 siswa, seluruh anggaran dilaporkan terserap 100 persen. Namun, komposisi belanja memperlihatkan dominasi pada sektor tertentu, terutama pengembangan perpustakaan yang mencapai Rp 127.250.000—menjadi pos terbesar dalam tahap ini.
Disusul kemudian administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp 85.529.000 dan pemeliharaan sarana prasarana Rp83.693.000. Sementara itu, pembayaran honor juga menyedot Rp 76.200.000, angka yang cukup besar dan berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi tenaga honorer serta dasar pembayarannya.
Di sisi lain, alokasi untuk pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan hanya Rp 1.800.000—jumlah yang sangat minim jika dibandingkan dengan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pendidikan.
Memasuki Tahap II yang dicairkan 12 September 2025 sebesar Rp 449.788.500, terjadi pergeseran pola belanja. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler melonjak signifikan menjadi Rp 91.090.000, sementara pengembangan perpustakaan justru turun drastis menjadi Rp 63.600.000.
Namun demikian, pos pemeliharaan sarana prasarana tetap tinggi di angka Rp 85.250.000, dan administrasi kegiatan sekolah mencapai Rp 82.984.000. Pembayaran honor tercatat Rp 54.300.000, yang jika diakumulasikan sepanjang tahun mencapai lebih dari Rp 130 juta.
Yang patut disorot, total realisasi pada tahap kedua tercatat Rp 449.782.000—lebih rendah Rp 6.500 dari dana yang diterima. Meski selisih ini relatif kecil, ketidaktepatan pencatatan tetap mencerminkan lemahnya akurasi laporan keuangan.
Dugaan Ketimpangan Prioritas dan Minimnya Investasi SDM
Jika ditelaah lebih dalam, alokasi anggaran menunjukkan kecenderungan berat pada belanja fisik dan administratif, sementara investasi pada peningkatan kualitas tenaga pendidik relatif terabaikan, khususnya pada tahap pertama.
Komentar