Oleh: Ronald Reagen
“Rakyat tidak menghakimi dengan cara yang sama seperti pengadilan; mereka tidak menjatuhkan hukuman, mereka melemparkan petir; mereka tidak mengutuk raja, mereka menjatuhkannya kembali ke dalam kehampaan; dan keadilan ini sama nilainya dengan keadilan pengadilan.”
— Maximilien Robespierre, 26 Juli 1794 —
Beberapa pesan singkat masuk ke WA saya, sebagian besar bercerita tentang kondisi chaos yang melanda Jakarta, lalu merembet ke beberapa provinsi lain. Tensi publik mendidih setelah seorang driver ojol digilas rantis aparat yang beratnya puluhan ton, alat represif yang ironisnya dibeli dari uang rakyat.
Beberapa WAG jaringan kota mulai tegang. Kawan-kawan berhipotesis tentang kemungkinan konflik dalam beberapa hari ke depan, sampai pada siapa aktor intelektual (analisis standar dalam membaca skenario) yang menunggangi, dan memompa tensi publik demi mendorong kekacauan.
Sampai tulisan ini dibuat, belum ada tanda-tanda ketegangan menurun. Tapi siapa tahu besok atau lusa? Yang pasti aparat sudah menekan sirine siaga satu, pertanda aksi sweeping dan moncong senjata sudah mulai bekerja.
Lalu apa yang melatarbelakangi semua ini? Mari kita tarik sepotong tali sejarah ratusan tahun lalu untuk membaca realita Indonesia hari ini.
Sejarah mengingatkan, suara rakyat bukan sekadar protes, tapi akumulasi kekecewaan dan tekanan kebutuhan. Ledakan yang telah melampaui analisis standar, melampaui aturan, bahkan bisa saja menghapus tatanan lama. Lihatlah Prancis abad ke-18: ketika estate I (klerus) dan estate II (bangsawan) hidup nyaman tanpa pajak, sementara estate III—97% rakyat biasa—menanggung seluruh beban. Ketimpangan itu meledak jadi petir yang meruntuhkan monarki sekejap mata. Walau sebagian sejarawan kiri menyebut Revolusi Prancis sebagai revolusi borjuis, kita tak bisa menutup mata bahwa dorongan massa, comune, dan rakyat jelata lahir dari ketidakadilan struktural yang menumpuk hingga tak tertahankan.
Komentar