“Kesepakatan ini juga menjadi bukti bahwa seluruh aspirasi masyarakat Lebong benar-benar diperhatikan dan diakomodir dalam kebijakan anggaran daerah,” tegas Bupati Azhari dalam kesempatan sebelumnya.
Proses Panjang Menuju Kesepakatan
Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 ini merupakan puncak dari serangkaian pembahasan intensif antara Tim Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lebong yang telah berlangsung sejak pertengahan tahun 2026.
Pembahasan di tingkat komisi pun telah digelar lebih awal, di mana 26 SKPD bersama Komisi 1, 2, dan 3 DPRD Lebong membahas KUA-PPAS Rancangan APBD 2027 pada 16-17 Juli 2026. Pembahasan di tingkat komisi ini merujuk pada RKPD tahun berjalan dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
Tantangan Fiskal dan Proyeksi PAD
Meski proses penyusunan APBD 2027 telah memasuki tahap kesepakatan KUA-PPAS, tantangan fiskal masih membayangi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebong untuk 2027 diproyeksikan mengalami penurunan.
“Dalam KUA-PPAS 2027 yang telah disepakati, target PAD yang diproyeksikan turun dengan nilai pengurangan hampir 20 persen,” demikian pernyataan yang mengemuka dalam proses pembahasan.
Penurunan ini menjadi perhatian serius bagi eksekutif dan legislatif. Pasalnya, pendapatan daerah masih sangat mengandalkan transfer dari pemerintah pusat, sementara nilai belanja masih senjang jauh dengan pendapatan yang berpotensi menimbulkan defisit anggaran.
Langkah Strategis Menuju APBD 2027
Dengan ditandatanganinya kesepakatan KUA-PPAS ini, Pemerintah Kabupaten Lebong dan DPRD kini memiliki pedoman resmi untuk melanjutkan ke tahapan penyusunan RKA dan Rancangan Perda APBD 2027.
Struktur organisasi perangkat daerah pun telah disiapkan. Pemerintah Kabupaten Lebong telah memangkas jumlah OPD menjadi 21 unit, dan struktur baru ini ditargetkan berlaku penuh pada penyusunan APBD 2027.
Berbagai usulan program prioritas juga telah mulai mengemuka, termasuk peningkatan sarana prasarana wisata dan olahraga serta perbaikan fasilitas umum akibat kerusakan pascabencana.Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 ini menjadi fondasi awal bagi sinergi eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Lebong yang maju dan berkeadilan. (4W1D)
Komentar