“Kalau berkenaan dengan selter, sekarang sudah berjalan untuk selter empat OPD, yakni PUPR-Hub, Dukcapil, Dinas Kominfo SP dan BKD. Itu sudah tinggal menunggu pertek dari Dirjen Dukcapil,” ujar Syarifudin Jumat (4/92026).
Syarifudin menjelaskan bahwa secara substansial, proses seleksi untuk tiga OPD lainnya yakni PUPR-Hub, Kominfo SP, dan BKD telah rampung tanpa kendala berarti. Seluruh tahapan yang meliputi administrasi, uji kompetensi, hingga wawancara akhir telah dilalui para peserta dengan hasil yang memuaskan. Namun, terdapat satu syarat khusus yang belum dapat dipenuhi untuk posisi Kepala Dinas Dukcapil, yakni Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Pertek ini merupakan mandat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa setiap pengangkatan kepala dinas yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil harus mendapatkan rekomendasi teknis dari kementerian terkait. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga sinkronisasi kebijakan dan standar pelayanan administrasi kependudukan antara pemerintah daerah dan pusat.
” Pemanggilan calon – calon Kadis dalam proses JFT melalui Manajemen Talenta untuk 11 dan 2 jabatan sudah kita lakukan, tinggal menunggu pertek dari BKN.
Sebagaimana amanah dan arahan pak Bupati Insyaallah dalam waktu kita berharap bisa mengisi jabatan – jabatan kadis yang selama ini d Plt, dalam waktu dekat.Untuk yang tiga sebenarnya sudah oke. Tetapi karena Pak Bupati menginginkan pelantikan bareng, maka kita akan menunggu restu dulu, karena salah satu yang kita selter adalah Kadis Dukcapil,” tegasnya.
Beliau juga menjelaskan, keputusan Bupati Lebong untuk melantik keempat pejabat hasil seleksi secara bersamaan dinilai sebagai langkah strategis untuk menciptakan soliditas dan keserempakan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Hal ini juga menghindari kesan bahwa satu jabatan lebih istimewa dibandingkan jabatan lainnya.
Syarifudin menambahkan bahwa Pemkab Lebong berkomitmen penuh untuk mengikuti seluruh ketentuan dan mekanisme yang berlaku dalam proses pengisian jabatan tersebut. Ia menegaskan tidak ada intervensi atau percepatan yang melanggar aturan demi kepentingan tertentu. Seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance.
“Kita tentu berharap prosesnya segera selesai. Kalau semua sudah mendapatkan persetujuan dan pertek, nanti pelantikannya akan kita sesuaikan dengan arahan Pak Bupati,” pungkasnya.
Syarif juga menambahkan, pengisian jabatan definitif di empat OPD strategis ini dinilai sangat krusial bagi kelancaran roda pemerintahan Kabupaten Lebong. Dinas PUPR-Hub misalnya, memiliki peran vital dalam pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Sementara Dukcapil menjadi garda terdepan dalam pelayanan administrasi kependudukan yang menjadi syarat dasar bagi warga untuk mengakses berbagai hak sipil dan pelayanan publik begitu juga dua dinas lainya.
Masyarakat Lebong nampaknya harus bersabar menanti pelantikan ini. berdasarkan keterangan Sekda, pemkab telah menjalankan seluruh prosedur sesuai aturan dan memastikan bahwa pejabat yang nantinya dilantik adalah yang terbaik hasil proses seleksi yang ketat. Sambil menunggu, pelaksana harian (Plh) tetap menjalankan fungsi operasional sehari-hari untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu. (4W1D)
Komentar