Pembahasan APBD-P 2026 di Banggar DPRD Lebong Dipadatkan Dua Hari

Agustus 24, 2026 • 23 Dilihat • 2 Menit membaca •

Gedung DPRD Lebong,gedung rakyat tempat melegalkan semua kepentingan rakyat lebong

Lebong, dipatriot.com – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2026 di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lebong resmi dijadwalkan berlangsung selama dua hari, Jumat hingga Sabtu (21–22/8/2026). Agenda yang dipadatkan di akhir pekan ini merupakan tahapan krusial sebelum Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD-P 2026 dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

Jadwal Padat di Akhir Pekan

Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Lebong, Cahyo Sectiantoro, SH, membenarkan jadwal tersebut saat dikonfirmasi awak media, Jumat pagi (21/8). Ia menyatakan bahwa penetapan jadwal rapat telah sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD setempat.

“Rapat Banggar akan membahas secara mendalam postur dan prioritas program dalam APBD-P 2026. Ini adalah tahapan krusial sebelum dibawa ke paripurna,” ujar Cahyo.

Rapat Banggar ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pembahasan yang telah berlangsung sebelumnya. Pada Rabu (12/8), Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lebong telah menyepakati APBD-P 2026 setelah melalui proses pembahasan yang alot dan diwarnai perdebatan serta adu argumentasi. Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Lebong H. Azhari, SH., MH., bersama Ketua Banggar Carles Ronsen, S.Sos., dan seluruh jajaran.

Baca juga: DNA Tak Bisa Dusta, Kakak Kandung Korban Jadi Tersangka

Struktur belanja didominasi oleh belanja operasional yang mencapai Rp543,57 miliar, sementara belanja modal hanya Rp46,37 miliar, belanja tidak terduga Rp1,3 miliar, dan belanja transfer Rp102,45 miliar. Porsi belanja modal yang jauh lebih kecil dibanding belanja operasional mengindikasikan ruang anggaran untuk pembangunan fisik tetap ada, tetapi tidak sebesar kebutuhan rutin pemerintahan dan pelayanan publik.

Kondisi ini diperparah dengan pemotongan transfer pusat ke daerah yang signifikan, sekitar Rp98 miliar, sebagaimana diungkapkan Bupati Azhari dalam rapat paripurna penyampaian nota pengantar R-APBD-P pada 18 Agustus lalu. “Dalam kondisi transfer pusat ke daerah mengalami penurunan, di sisi lain kita harus memenuhi belanja pegawai akibat dari pengangkatan CPNS dan PPPK tahun sebelumnya,” jelas Azhari di hadapan para anggota DPRD.