Pemkab Lebong gelar rapat lintas sektoral guna memastikan target cakupan kesehatan semesta Semester II 2026 tercapai melalui penguatan data dan keaktifan peserta.
Lebong, dipatriot.com — Pemerintah Kabupaten Lebong secara resmi menyelenggarakan Rapat Forum Komunikasi lintas sektoral guna membahas Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen Capaian dan Tingkat Keaktifan Peserta. Agenda strategis ini diorientasikan untuk merealisasikan target Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta di tingkat Kabupaten Lebong pada Semester II Tahun 2026. Pertemuan tingkat tinggi ini berlangsung di Aula Graha Bina Praja, Kamis (8/10) .
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, Dr. H. Syarifudin, S.Sos., M.Si., didampingi Kepala Cabang BPJS Kesehatan, dr. Dwi Sulistyono Yudo, serta Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Lebong, Diky Ardi Yudha, S.K.M., M.M. Turut hadir memantau jalannya forum, perwakilan dari Komisi I DPRD Kabupaten Lebong. Kehadiran representasi eksekutif dan legislatif ini menegaskan komitmen regulasi institusional dalam mempercepat penyediaan jaminan kesehatan komprehensif bagi seluruh masyarakat Bumi Swarang Patang Stumang .
Dalam arahannya, Sekda Syarifudin menggarisbawahi bahwa keberhasilan pencapaian target UHC pada paruh kedua tahun 2026 sangat bergantung pada efisiensi intervensi birokrasi dan ketepatan mitigasi data. Ia menegaskan tiga urgensi utama yang harus segera dieksekusi seluruh sektor. Pertama, validasi dan rekonsiliasi data terpadu untuk menghindari anomali kepesertaan. Kedua, penguatan rekrutmen peserta baru dengan menyasar masyarakat rentan yang belum tercover jaminan kesehatan. Ketiga, retensi tingkat keaktifan kepesertaan .
“Target UHC bukan sekadar pencapaian angka statistik kepesertaan di atas kertas, melainkan instrumen fundamental untuk memutus rantai kemiskinan akibat beban biaya kesehatan melalui prinsip gotong royong terintegrasi,” tegas Sekda Syarifudin .
Agenda ini turut dihadiri jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah teknis, antara lain Dinas Kesehatan, Badan Keuangan Daerah, Bappeda, Disdukcapil, Dinas Sosial, dan Dinas PMD. Sinergi multi-OPD ini merefleksikan integrasi big data kependudukan, pemetaan jaminan sosial, dan proyeksi anggaran daerah secara presisi demi memastikan seluruh warga Lebong mendapatkan hak atas akses pelayanan kesehatan yang merata dan adil. (4W1D)
Komentar