Lebih jauh, Eti membuka ruang refleksi. Menurutnya, di balik euforia penambahan jumlah penerima, selalu ada sisi lain yang tak terdengar: para pelajar yang belum tersentuh bantuan. Kendala teknis seperti ketidaksesuaian data di Dapodik, status kesejahteraan yang belum terverifikasi, hingga distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tersendat di daerah.
“Mari kita jujur. PIP adalah program hebat, tetapi bukan tanpa cacat. Bagi daerah seperti Lebong, tantangannya bukan hanya kuota, tetapi akurasi data dan kecepatan layanan. Seorang anak di desa yang orang tuanya petani, jika namanya tak terdaftar atau kartunya telat cair, maka makna ‘program pusat untuk kemajuan pendidikan menjadi sirna. Mereka tetap bertanya, ‘Kapan giliranku?'”
Seruan Kolaborasi dan Pantang Menyerah
Di akhir pernyataannya, Eti mengajak seluruh elemen—pemerintah daerah, guru, orang tua, dan tokoh masyarakat—untuk terus mengawal, mengadvokasi, serta mengusulkan ulang mereka yang terlewatkan.
“Tidak boleh ada keputusasaan. Kendala teknis seperti NIK tidak valid atau perubahan jenjang sekolah harus menjadi pekerjaan rumah bersama, bukan alasan untuk menyerah. Verifikasi dan pendataan yang akurat memerlukan kolaborasi semua pihak, demi memastikan program ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh anak-anak yang membutuhkan,” pungkasnya. ( D-Kasidi/dpt )
Komentar