Polemik anggaran dan dampak sosial
Di sisi lain, berbagai polemik muncul. Anggaran talangan untuk pembangunan jalan baru dan pembebasan lahan disebut sudah selesai di tingkat birokrasi Kabupaten Lebong. Sebelumnya, dana segar hingga Rp10 miliar untuk perbaikan total dialihkan ke proyek lain di Kabupaten Kaur karena pembebasan lahan tidak kunjung rampung.
David Kasidi, pengamat kebijakan publik Kabupaten Lebong, menyoroti dampak sosial-ekonomi. Warga kesulitan mengangkut hasil pertanian keluar daerah, sehingga harga kopi, sayur, dan komoditas lainnya fluktuatif.
“Saya lihat banyak petani dan UMKM di Lebong akan gulung tikar karena biaya logistik membengkak. Jalan ini satu-satunya akses distribusi kebutuhan pokok dan layanan publik antar kabupaten. Pemerintah kabupaten berdalih menunggu provinsi, begitu pula sebaliknya. Rakyat jadi korban lempar tanggung jawab ini,” jelasnya.
Tuntutan rakyat yang terpinggirkan
Arwan Basirin membeberkan bukti nyata yang mengancam nyawa. Melalui Dipatriot.com, ia mendesak:
1. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan untuk merealisasikan janji politiknya: turun ke lokasi, perintahkan perangkat daerah melakukan perbaikan struktural permanen jalan Talang Ratu tanpa penundaan.
2. Bupati Lebong Azhari untuk menghentikan polemik birokrasi dan merealisasikan anggaran sementara demi perbaikan segera.
3. DPRD Provinsi Bengkulu dan DPRD Kabupaten Lebong membentuk pansus mengusut penggunaan anggaran infrastruktur di Lebong. Fasilitasi hak interupsi untuk memanggil dan meminta pertanggungjawaban pejabat terkait.
4. Aparat penegak hukum (kejaksaan dan kepolisian) mengawal proses ini. Jangan ada indikasi korupsi yang memperlambat pembangunan atau kelalaian yang membahayakan publik akibat amblasnya jalan provinsi tersebut.
“Apabila dalam satu minggu tidak ada tindakan nyata dari Pemkab Lebong dan Pemprov Bengkulu, kami akan kerahkan massa aksi ke kantor Gubernur Bengkulu,” tegas Arwan.
Arwan juga mengingatkan jika Rakyat lelah dengan janji. Saatnya tindakan nyata. Mengingatkan pejabat melalui doa saja tidak cukup dan terbukti gagal. Jika suara rakyat terus diabaikan, gerakan lebih besar akan dilayangkan ke meja kepresidenan. Jangan biarkan Talang Ratu menjadi pusara mimpi dan jati diri masyarakat Lebong. (Red/dpt)
Komentar