Lebong, dipatriot.com – Proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2026 akhirnya mencapai titik terang. Meski terkesan berlangsung cepat di permukaan, nyatanya proses di balik meja perundingan berjalan alot dan penuh dengan adu argumentasi antara legislatif dan eksekutif.
Perjuangan panjang ini dimulai sejak Senin (10/8) lalu, ketika Ketua DPRD Kabupaten Lebong, Carles Ronsen, memimpin langsung rapat internal persiapan. Rapat tertutup yang digelar di ruang internal DPRD tersebut dihadiri oleh 17 dari total 25 anggota dewan. Pembahasan resmi kemudian berlanjut pada Selasa (11/8) antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lebong.
Bupati Lebong Dan Ketua DPRD Lebong Berjabatan Tangan Bersama WK l,WK ll DPRD, Pj. Sekda, PLT. Ka. BKD, PLT. Ka. Bapeda Lebong
Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, S.Sos, menjelaskan bahwa tujuan utama pembahasan ini adalah untuk menyelaraskan target pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan perkembangan situasi ekonomi terkini, serta hasil evaluasi semester pertama. “Kami menguji asas kebermanfaatan anggaran bagi masyarakat di sisa tahun anggaran, serta memastikan efisiensi dan efektivitas program infrastruktur serta pelayanan publik,” ujar Carles Ronsen.
Puncak dari proses alot ini terjadi pada Rabu (12/8), ketika Banggar DPRD dan TAPD secara resmi menyepakati APBD-P Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan dan penandatanganan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Lebong, H. Azhari, bersama jajaran TAPD, serta seluruh formasi Banggar DPRD yang hadir lengkap.
Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Lebong, Cahyo Sechiantoro. SH, Saat Menjawab Pertanyaan Awak Media
Selanjutnya, Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Lebong, Cahyo Sechiantoro, SH, menyebutkan bahwa jadwal pembahasan telah disepakati. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) akan dilanjutkan ke tingkat badan musyawarah, dengan target penyelesaian APBD Perubahan pada tanggal 26 Agustus mendatang. “Fokus saat ini adalah pada APBD Perubahan,” tegas Cahyo.
Harapan Masyarakat di Tengah Keterbatasan Anggaran
Di tengah hiruk-pikuk pembahasan di gedung dewan, masyarakat Kabupaten Lebong turut menyuarakan aspirasinya. Total APBD Lebong tahun 2026 tercatat hanya sekitar Rp652,5 miliar, sebuah angka yang dinilai cukup terbatas. Kondisi ini membuat masyarakat berharap agar setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
Salah satu warga masyarakat kabupaten Lebong, Hisbuan Alis ( Buwan ) menyesalkan lambatnya realisasi proyek fisik yang bersumber dari APBD. Proyek peningkatan jalan, pembangunan drainase, hingga infrastruktur publik lainnya masih dinantikan kehadirannya karena menyangkut kebutuhan fasilitas umum sehari-hari. Kekecewaan beliau juga sempat memuncak terkait pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang dinilai merugikan masyarakat, sementara tahun ini apa lanjut atau tidak pemasangan lampu Jalan umum di kabupaten Lebong.
Buwan, bahkan menyoroti ketergantungan instansi vertikal terhadap APBD yang berpotensi menggerus kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. “Kami masyarakat Lebong sangat dirugikan,” ujarnya menegaskan.
Dengan telah tercapainya kesepakatan ini, publik Lebong berharap proses selanjutnya hingga penetapan pada 26 Agustus dapat berjalan lancar, dan APBD-P 2026 benar-benar mampu menjawab kebutuhan prioritas serta membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lebong. (4W1D)
Komentar