LEBONG.Dipatriot.com – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat setelah secara vokal menyoroti persoalan Tenaga Honorer Lewat Tenaga (THLT) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lebong dalam Rapat Paripurna DPRD Lebong, Senin (22/9/2025). Masalah yang diangkat, yaitu dugaan penunggakan gaji selama delapan bulan terhadap para tenaga honorer tersebut, dinilai sebagai tindakan di luar peri kemanusiaan.
Dalam paripurna yang membahas perubahan anggaran tersebut, Fraksi PAN DPRD Lebong, Pip Haryono, , menyatakan masalah THLT di RSUD Lebong harus mendapat perhatian khusus karena mereka itu menjadi ujung tombak pelayanan di RSUD.
Selanjutnya, Domer, tokoh pemuda masyarakat Lebong acungkan jempol untuk fraksi PAN melalui, Pip Haryono.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Fraksi PAN menyoroti dengan tajam persoalan THLT di RSUD Lebong ini. Bagaimana mungkin orang bisa bekerja dengan tenang dan memberikan pelayanan terbaik jika untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja mereka kesulitan? Bekerja selama delapan bulan tanpa menerima imbalan adalah bentuk ketidakadilan yang tidak bisa dibiarkan,” tegas Domer.
Domer, menambahkan, masalah ini bukan hanya sekadar persoalan administratif, tetapi sudah menyentuh ranah moral dan kemanusiaan.
“Ini deadline-nya nyawa manusia. Anak-anak mereka butuh makan, biaya sekolah harus dibayar. Tindakan menelantarkan pekerja seperti ini jelas out of humanity, di luar peri kemanusiaan,” imbuhnya.
Sorotan Fraksi PAN ini langsung mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan masyarakat Lebong. Seorang perwakilan keluarga THLT yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan rasa leganya.
“Akhirnya suara kami didengar. Selama ini kami seperti berteriak di dalam botol. Terima kasih kepada Fraksi PAN yang telah memperjuangkan nasib kami. Harapan kami sekarang ada tindakan nyata, bukan hanya wacana,” ujarnya dengan haru.
Sementara itu, salah satu suami dari salah satu THLT RSUD Lebong, ketika dikonfirmasi menuntut kebijakan dari pihak RSUD Lebong dan pemerintah daerah menggantikan atau membayar gaji istrinya selama delapan bulan tidak dibayar. Dan kalau tidak ada niat baik pihak RSUD dan Pemda Lebong dia akan melapor masalah ini ke KOMNAS HAM.
” Saya akan berjuang walau semdirian atas ketidak perikemanusian ini, karena 8 bulan istri saya kerja siang dan malam tidak digaji,mereka manusia atau tidak” tegasnya dengan nada keras.
Dalam Masalah ini masyarakat berharap pihak DPRD Lebong khusus Fraksi PAN berjuang keras sebagai wakil rakyat Lebong membela hak masyarakat Lebong bukan hanya pencitraan belaka.
Menanggapi hal ini, PAMAL Lebong. Menyatakan bahwa masalah ini akan menjadi prioritas penyelesaian tahun ini,pihak RSUD dan harus bayar gaji THLT selama 8 bulan tersebut/
“Kami akan mendatangi pihak DPRD Lebong dan seluruh pihak terkait untuk duduk bersama mencari solusi tercepat. DPRD lebong harus memastikan bahwa hak-hak THLT segera dipenuhi. Kami berkomitmen agar kejadian seperti ini tidak terulang di masa depan, ” pungkas Urpi, selaku sekretaris PAMAL.
Dengan disorotinya masalah ini secara terbuka di parlemen daerah, harapan untuk segera terselesaikannya persoalan gaji para THLT RSUD Lebong semakin besar. Masyarakat menunggu tindak lanjut konkret dari eksekutif dan legislatif untuk mengakhiri penderitaan para pahlawan kesehatan masyarakat ini, selalu di garis depan pelayanan kesehatan Masyarakat. ( yogie/dpt).
Komentar