Nasional Opini
Beranda » Demo Bubarkan DPR: Puncak Kemarahan Rakyat atas Hedonisme Elite dan Kekerasan Aparat

Demo Bubarkan DPR: Puncak Kemarahan Rakyat atas Hedonisme Elite dan Kekerasan Aparat

· Tunjangan Megah Para Pejabat: Anggota DPR menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan, hampir 10 kali lipat upah minimum Jakarta . Selain itu, mereka menikmati fasilitas seperti:

· Tunjangan jabatan Rp 54-67 juta per bulan  · Biaya perjalanan harian hingga Rp 5 juta

· Anggaran pemeliharaan rumah jabatan

· Pensiun seumur hidup meski hanya menjabat 5 tahun

· Kondisi Rakyat: Inflasi tinggi, pengangguran akibat PHK massal, dan beban pajak yang mencekik.

DNA Tak Bisa Dusta, Kakak Kandung Korban Jadi Tersangka

Affan Kurniawan, korban tragedi, adalah representasi rakyat yang berjuang hidup sebagai ojol dengan penghasilan pas-pasan dan harus menopang keluarga di rumah kontrakan sempit .

2. Kebijakan Pemerintah yang Kontradiktif

· Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan efisiensi (austerity) dengan memotong anggaran pendidikan, kesehatan, dan publik, tetapi di saat yang sama menyetujui kenaikan gaji pejabat hingga 280% untuk hakim dan tunjangan fantastis untuk DPR .

· Rakyat dipaksa menanggung beban pajak yang semakin tinggi, sementara gaji pejabat bebas pajak .

3. Respons Elite yang Menyakitkan

Tiga Kandidat Bersaing Ketat Kursi Inspektur Lebong

· Anggota DPR seperti Eko Patrio dan Uya Kuya (kalangan artis) merespons protes dengan mengatakan “kenaikan gaji tiga juta per hari itu biasa saja” dan dianggap melecehkan rakyat.

· Sahroni (Ketua Komisi III dari Fraksi Nasdem) meminta polisi menangkap massa demonstran yang anarkis, tanpa menyadari ironi bahwa masa lalunya juga penuh perjuangan keras .

Tragedi Affan Kurniawan: Simbol Kekerasan Negara dan Martir Demokrasi

Affan Kurniawan (21 tahun) tewas pada 28 Agustus 2025 setelah terlindas kendaraan taktis Brimob.

Ia adalah tulang punggung keluarga yang tinggal di kontrakan 30 meter persegi di Jakarta Pusat. Kematiannya menyulut solidaritas nasional dan dijuluki “martir demokrasi” di media sosial .

Saling Bantah Ketua FORLEB Dengan Pihak DKP Terkait GPM

1. Respons Pemimpin

Presiden Prabowo menyatakan prihatin dan berjanji memberikan santunan, tetapi respons ini dianggap tidak tepat sasaran dan tidak menyentuh akar masalah .

2. Kekerasan Aparat yang Berulang

<< 1 2 3 4 >>

Laman: 1 2 3 4

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement