LEBONG.Dipatriot.com – Gerakan PAMAL (Pemerhati Masyarakatakat Lebong) mengkritik keras respons Bupati Lebong, H. Azhari, terhadap aksi bersih-bersih pamal yang telah berlangsung hampir dua bulan. Peserta Aksi dan Aktivis kawakan kabupauten Lebong, Domer, menilai pernyataan Bupati tidak mencerminkan sosok pemimpin yang baik dan justru menganggapnya seperti perilaku anak kecil.
Domer menegaskan, seorang pejabat seharusnya berbicara dalam forum-forum resmi bersama peserta aksi untuk berdialog langsung , bukan melalui pernyataan yang tidak ada kaitannya dengan Aksi. “Bupati tak usah berkoar-koar di tempat tidak semestinya. Kalau memang benar, ayo kita beraudiensi, sampaikan di forum resmi,” tegas Domer kepada media, Kamis (25/9/2025).
Aksi PAMAL yang menuntut realisasi janji-janji Bupati Azhari, hingga saat ini belum juga ditanggapi dengan pertemuan langsung. PAMAL mengungkapkan kekecewaan karena Bupati hanya mengutus Penjabat Jumlah (Pjj.) Sekda dan Asisten I untuk melakukan audiensi, tanpa kehadirannya sendiri.
“Bupati hingga saat ini tidak berani menemui massa. Ini menunjukkan ketidakseriusannya,” ujar Domer.
Tuntutan PAMAL dan Respons Bupati
PAMAL menuntut kejelasan mengenai sejumlah janji yang hingga kini dinilai tidak terealisasi. Tuntutan tersebut meliputi percepatan Pilkades Serentak 2025, penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR), serta penataan aset daerah yang dikhawatirkan dimanfaatkan oleh keluarga dan kerabat Bupati.
Merespons tuntutan tersebut, Bupati Azhari dalam pernyataannya di media Go Bengkulu, Rabu (24/9/2025), menegaskan bahwa berbagai masalah yang dipersoalkan, seperti tunggakan pembayaran dan TGR, tidak dapat diselesaikan secara instan. Menurutnya, penyelesaian harus mengikuti mekanisme hukum dan prosedur pengawasan yang berlaku.
“Masalah tunda bayar kita sudah minta BPKP untuk mengaudit, nanti ditindaklanjuti sesuai aturan. Sementara masalah TGR, kami sudah bekerja sama dengan seksi Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejari. Jadi semua ada perannya masing-masing,” ujar Azhari.
Bupati juga mempertanyakan kapasitas para pendemo yang menuntut akses penuh terhadap dokumen dan data pemerintah. Ia menegaskan bahwa tidak semua data dapat dibuka untuk publik karena adanya aturan yang mengikat serta sumpah jabatan.
“Kalau memang minta data, harus jelas dasar dan tujuannya. Itu yang kami pertanyakan,” cetusnya.
Azhari juga menyatakan bahwa banyak persoalan yang kini dipersoalkan publik merupakan warisan dari pejabat sebelumnya. “Persoalan ini terjadi sebelum saya menjabat, tapi sekarang justru dituntut kepada saya,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan segala masalah berdasarkan mekanisme hukum dan aturan yang berlaku. Azhari juga mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tidak semua data boleh dibuka, terutama yang menyangkut hal-hal privat.
“Mekanisme sudah ada. Harus jelas juga kapasitas mereka apa, dan untuk kepentingan apa data itu diminta. Jika tidak puas, masyarakat dipersilakan menempuh jalur resmi melalui Komisi Informasi Publik (KIP),” kata Azhari. (Go Bengkului,24/9/2025).
PAMAL: Bupati Tidak Paham Aturan
Menanggapi pernyataan Bupati yang mempertanyakan kapasitas peserta aksi, Domer menyayangkan sikap tersebut. Menurutnya, pertanyaan tentang kapasitas untuk mendapatkan informasi publik justru menunjukkan ketidaktahuan Bupati terhadap peraturan.
“Bupati jangan seperti anak kecil. Kalau bupati tanya kapasitas peserta aksi untuk mendapat informasi publik, berarti Azhari tidak paham aturan. Kami sudah melakukan tahapan KIP, tapi PAMAL ingin menanyakan dan menuntut sejauh mana janji dia sampai saat ini tidak terealisasi,” jelas Domer.
Domer menegaskan bahwa PAMAL akan terus mendesak Bupati Azhari untuk berani bertemu langsung dan memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai realisasi janji-janjinya, tak usah berstatemen di forum tidak resmi dan tantang beraudiensi dan sama-sama kupas dan kuliti permaslahan Lebong dari masa ke masa kepemimpinan Lebong Tekanan dari gerakan ini diperkirakan akan terus berlanjut jika Bupati tidak segera mengambil langkah nyata untuk memenuhi tuntutan mereka. (Red).
Komentar