Lebong, dipatriot.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, khususnya pada sektor pelayanan publik. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan exit meeting bersama Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu, Senin (28/9/2026). Pertemuan strategis yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong sejak pukul 09.00 WIB ini menjadi momentum krusial dalam penyampaian hasil evaluasi atas pengelolaan anggaran sektor pendidikan di wilayah tersebut.
Agenda penting ini dipimpin langsung oleh Bupati Lebong, H. Azhari, S.H., M.H., didampingi Sekretaris Daerah, Dr. H. Syarifudin, S.Sos., M.Si. Forum ini menandai berakhirnya rangkaian audit lapangan terperinci (detailed audit) yang telah dilaksanakan oleh tim BPK RI dalam beberapa waktu terakhir. Melalui pertemuan formal tersebut, tim auditor menyampaikan temuan awal, evaluasi tingkat kepatuhan regulasi, serta rekomendasi konstruktif sebelum diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) resmi. Exit meeting ini menjadi tahap krusial untuk memastikan setiap temuan telah diklarifikasi dan dipahami dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan sebelum laporan final diterbitkan.
Saat Exit Meeting Pemda Lebong Bersama Tim Auditor BPK RI
Mengingat cakupan evaluasi yang bersifat komprehensif pada sektor pendidikan, Pemkab Lebong menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan strategis. Di antaranya Inspektorat Daerah selaku pengawas internal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora), serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Perpusda). Selain itu, turut hadir Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Keuangan Daerah (BKD), dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Kehadiran lintas OPD ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan bukan hanya tanggung jawab satu dinas, melainkan memerlukan koordinasi dan sinergi seluruh perangkat daerah.
Komentar